Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Debat Capres Cawapres

Memanas Bahas HAM, Prabowo Bongkar Faktor Lain yang Berperan, Anies Soroti Penguasa

Dalam debat ini Prabowo dan Anies memanas di atas podium saat sesi membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM).  

Editor: Saldy Irawan
YOUTUBE.COM/NAJWA SHIHAB
Capres Prabowo Subianto berdebat gagasan dengan Capres Anies Baswedan dalam debat perdana capres dengan tema "Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi", yang berlangsung, Selasa (12/12/2023) malam ini. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Debat pertama calon presiden (capres) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung penuh tensi.

Dalam debat ini Prabowo dan Anies memanas di atas podium saat sesi membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM).  

"Memang keadilan itu penting, tetapi hal itu tidak semudah yang Anda katakan, Pak Anies," tegasnya.

Kejadian tersebut berlangsung saat ketiga capres diminta memberikan pendapat mereka mengenai meningkatnya kekerasan di Papua, termasuk strategi yang akan mereka lakukan.

"Ada faktor lain, Pak Anies, ada faktor geopolitik yang turut berperan," ungkapnya.

"Ini adalah masalah yang kompleks, saya setuju dengan pentingnya keadilan dan dialog, namun hal ini tidaklah mudah. Kita harus menjunjung tinggi keadilan, dialog, semuanya harus kita lakukan. Ini merupakan masalah bangsa kita, dan kita harus bersatu untuk menghadapinya," tambahnya.

Debat capres dimulai sekitar pukul 19.30 WIB. Debat perdana kali ini membahas topik seputar masalah pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.

Sementara itu, dalam pembahasan lain, Calon Presiden Anies Baswedan menyoroti urgensi perubahan dalam pengelolaan negara ke depan, beralih dari kondisi saat ini yang cenderung berkutat pada dominasi kekuasaan menuju negara berlandaskan prinsip hukum.

Baca juga: Anies Singung Anak Jokowi di Debat Perdana Capres, Prabowo: Tidak Mesti Saling Menghasut

"Kita melihat betapa saat ini pengelolaan pemerintahan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya menjadi pijakan. Perubahan yang dibutuhkan adalah untuk mengembalikan negara ke pangkuan hukum, bukan semata pada aspek kekuasaan," ujar Anies.

Bagi Anies, negara yang didasarkan pada hukum akan menegakkan keadilan, manfaat bersama, dan keselamatan bagi setiap pemegang kekuasaan.

"Namun, banyak regulasi yang diputarbalikkan oleh penguasa yang harus disesuaikan kembali, harus kembali pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum," tambahnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved