Anies-Muhaimin 'AMIN' Bisa Apa di Indonesia Timur?

TRIBUN-TIMUR.COM - Masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.

Pasangan capres cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) memulai kampanye perdananya di Jakarta.

Anies, misalnya, mengunjungi Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara.

Dalam Podcast Ngobrol Politik Tribun Timur edisi Jumat (2/12/23), Jubir Timnas AMIN La Ode Basir bicara tentang kampanye AMIN dan visi misinya untuk seluruh masyarakat, tak terkecuali Indonesia Timur.

Dipandu Host Fiorena Jieretno, berikut petikan wawancaranya:

Kesibukan Anda saat ini?

Alhamdulillah, kami berkesempatan bertemu dengan para relawan yang penuh keikhlasan dan keseriusan dalam bekerja. Melihat dedikasi mereka, energi yang mereka suguhkan begitu menginspirasi. Ini adalah modal bagi kita semua karena mereka berasal dari partisipasi aktif, bukan semata-mata dukungan yang diberikan.

Contoh saat saya berkunjung ke Makassar terenyuh juga disambut dengan berbagai acara budaya, ketemu banyak tokoh. Saya berpikir apa hebatnya Anies bisa menggerakkan ini.

Bahkan ada yang belum bertemu Anies dan Gus Imin tapi semangatnya luar biasa. Ini adalah suatu hutang moral yang harus kita bayar dengan berbuat sebaik-baiknya. Sesuai dengan visi AMIN menghadirkan kemakmuran yang adil bagi semua.

Kira-kira apa motivasi mereka mendukung pasangan AMIN?

Banyak dari mereka inginkan perubahan. Cerita tentang kesulitan hidup sehari-hari, seperti kenaikan harga sembako, biaya kuliah yang tinggi, nelayan susah dapat solar, BBM naik, dan dampak eksploitasi sumber daya alam tanpa manfaat signifikan bagi masyarakat, membangkitkan keinginan mereka akan perubahan. Harapan itu hanya bisa dititipkan pada bahu AMIN. Dari kompetensi, mereka melahirkan ide dan gagasan perubahan ke depan.

Bagaimana korelasi ide yang diusung AMIN dengan rekam jejak mereka?

Sebagai contoh, saat Anies menjadi gubernur di Jakarta, ia mengimplementasikan ide-idenya, seperti membuat biaya Uang kuliah Tunggal (UKT) lebih terjangkau dengan kebijakan pembebasan PBB bagi institusi pendidikan.

Anies berharap pemerintah dapat berperan aktif dalam pengelolaan biaya pendidikan, dengan mengelola sekitar 80 persen pengeluaran pendidikan.

Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial masyarakat terkait biaya SPP dan UKT, serta memberikan kemudahan akses pendidikan yang lebih murah.