Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Ade Armando Terancam Diusir Kaesang Pangarep dari PSI, Rumah Besan Jokowi di Yogyakarta Didemo

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep memberi ultimatum kepada kader PSI, Ade Armando untuk angkat kaki dari partai terse

Editor: Edi Sumardi
DOK TRIBUNNEWS.COM
Politisi Ade Armando yang mendapat ultimatum dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep karena pernyataan yang menyebut Yogyakarta sebagai dinasti politik yang sesungguhnya. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep memberi ultimatum kepada kader PSI, Ade Armando untuk angkat kaki dari partai tersebut.

Ultimatum ini diberikan lantaran Ade Armando melontarkan pernyataan yang menyebut Yogyakarta sebagai dinasti politik yang sesungguhnya.

Kaesang  sekaligus putra Jokowi menyebut PSI merupakan partai yang taat konstitusi negara, termasuk soal keistimewaan Yogyakarta.

"Kami dari Partai PSI taat sama konstitusi, apalagi yang menyangkut dengan daerah keistimewaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta," ujarnya saat kunjungan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12/2023).

Suami Erina Gudono itu mempersilakan siapa pun kader untuk keluar dari PSI jika tidak bisa mengikuti aturan main di PSI, termasuk Ade Armando.

"Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun Undang-Undang Dasar (UUD), itu juga buat Bang Ade maupun kader yang lain yang nggak bisa taat, bisa keluar saja dari PSI," ujar Kaesang menengaskan.

Dulu Ade Armando Dilapor Setelah Unggah Foto Anies Mirip Joker, Kini Ajak Umat Kristen Tolak Anies

Terkait dengan ultimatum dari Kaesang Pangarep, Ade Armando mengaku tak akan mengatakan tak akan menyampaikan klarifikasi.

Namun, dia mengaku sempat dihubungi DPP PSI terkait dengan ucapannya yang kontroversial.

Akibat pernyataannya itu, PSI dan Kaesanng Pangarep malah ikut kena batunya.

"PSI Yogya diteror. Baliho, spanduk, banner PSI dicabut. Rumah keluarga mertua Kaesang didemo," ujar Ade Armando.

Semua ini kata Ade Armando di luar bayangannya usai mengutarakan narasi yang dianggap menyinggung masyarakat Yogyakarta tersebut.

Baca juga: Cerita Ade Armando Ketika Celananya Ditarik Paksa Pengunjukrasa di Depan Gedung DPR RI

Maka dari itu kata Ade Armando, apabila permintaan maaf tidak cukup, maka ia bersedia keluar dari PSI apabila hal itu menjadi keputusan partai tersebut.

“Saya sudah minta maaf. Tapi kalau itu belum cukup, saya bersedia melakukan apapun,” ujar Kader PSI, Ade Armando pada Kamis, (7/12/2023).

“Termasuk dikatakan saya harus keluar dari PSI atau diminta nonaktif,” lanjutnya.

Kantor PSI digeruduk

Kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Jalan Miliran, Muja-muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY, digeruduk massa yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman).

Massa merasa tersinggung kepada pernyataan kader PSI yaitu Ade Armando yang menyebut bahwa DIY telah mempraktikkan politik dinasti.

Perwakilan dari Paman Usman yang juga ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Keistimewaan, Widihasto mengatakan ia bersama rekan-rekannya menuntut PSI secara kelembagaan melakukan tindakan yang konkrit kepada Ade Armando.

"Saya kira tidak bisa itu dikatakan sebagai tindakan pribadi Ade Armando tidak bisa, karena dia adalah caleg dan pengurus DPP, harus ada sikap politik yang jelas kepada Ade Armando," ujar Hasto saat ditemui di Kantor DPW PSI DIY, dikutip dari Kompas.com, Senin (4/12/2023).

Hasto menambahkan pihaknya memberikan waktu selama 2 hari sampai dengan hari Rabu bagi PSI menentukan sikap. Jika tidak ada sikap jelas, pihaknya akan membersihkan simbol-simbol PSI di DIY.

"Tolong dipahami ini aspirasi masyarakat, yang kita tahu bahwa perjuangan undang-undang keistimewaan membutuhkan waktu yang panjang tidak bisa dilecehkan oleh kader PSI," kata dia.

Sementara itu, Kapolresta Yogyakarta Kombes Saiful Anwar mengatakan dalam pengamanan demo yang dilakukan oleh Paman Usman Polresta Yogyakarta menerjunkan 250 personel.

"Ada 250 personel, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terpancing dan selalu menjaga kondusivitas masyarakat," kata dia.

"Kota Yogyakarta kan tidak hanya milik masyarakat Yogyakarta, tetapi juga wisatawan, jadi tetap jaga kondusivitas," pungkas dia.

Sanksi menanti

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyayangkan apa yang dilakukan Ade Armando yang beropini soal politik dinasti di DI Yogyakarta.

"Sekali lagi kami menyayangkan dan memberikan teguran kepada Ade Armando," kata Grace di Jember, Jawa Timur, Senin (4/12/2023) malam.

Grace menjawab pertanyaan soal potensi sanksi yang diberikan kepada Ade, mengingat ini bukan kali pertama Ade diberikan sanksi.

"Sedang kita rapatkan (pemberian sanksi), tapi teguran keras sudah diberikan kepada Ade Armando dan beliau langsung membuat pernyataan maaf," pungkas eks Ketum PSI itu.

Diketahui, pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando terkait politik dinasti menimbulkan polemik.

Ade Armando menyebut UU Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional lantaran pemilihan Gubernur DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono.

Adapun pernyataannya itu terkait aksi BEM UI, UGM, dan beberapa perwakilan BEM dari universitas lainnya yang digelar di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Ade khususnya mengkritik kaos yang digunakan mahasiswa tersebut yang bertuliskan 'republik rasa dinasti.'

"Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," ujarnya dalam cuitan di akun X pribadinya, Sabtu (2/12/2023)

Atas dasar itu, Ade Armando menyimpulkan bahwa dinasti politik juga terjadi di DIY.

Dia kemudian mempertanyakan keseriusan mahasiswa di Yogyakarta yang menentang politik dinasti dengan mengatakan DIY sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.

"Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu," sambung Ade.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved