Uang di Kongres HMI

Pada Kongres ke-32 yang digelar di Pontianak Kalbar ini saja, data panitia menyebutkan sebelum pemilihan pada 24-29 November sudah menerima 40 berkas calon ketua umum.

Mereka akan memperebutkan suara-suara dari cabang HMI yang berjumlah lebih dari 200an, yang tersebar di 300 kabupaten/kota di Indonesia.

Jumlah pemilih boleh jadi berkurang atau bertambah sesuai perkembangan di lokasi.

Hanya saja, untuk mendapat dukungan itu ternyata tidak gratis.

Pengalaman dari kongres-kongres sebelumnya, membuktikan kandidat ketua umum PB HMI bukan hanya perlu intelektual, tapi juga kapital alias uang.

Kongres HMI ke XXV di Makassar beberapa tahun lalu, misalnya terekam media para kandidatnya diduga mengeluarkan uang miliaran (Sumber: detik,24/2).

Uang itu digunakan tidak hanya untuk mendukung acara, namun juga servis untuk para pemilih.

Pasalnya, para pemilik suara itu tidak hanya mendapat layanan kamar hotel bintang 3, namun juga ongkos pulang dan uang jajan.

Sebatas akomodasi kegiatan boleh jadi biaya yang dikeluarkan masih wajar.

Namun bila sudah ketahap servis layanan, patut dipertanyakan.

Karena dampaknya tentu saja, bukan hanya pada citra kongres HMI menjadi event yang berbiaya mahal, namun juga menimbulkan praktik lain, berupa laku sejumlah kader yang datang ke senior-senior untuk dimintakan dukungan.

Hal ini jelas kultur yang tidak sehat.

Sebagai aktivis muda, menyediakan kapital untuk pencalonan dalam jumlah ratusan bahkan hingga milyaran jelas bukan perkara mudah.

Apalagi bila mereka profesinya hanya sebagai pure aktivis.

Endorse atau dukungan dari pihak tertentu saat pencalonan jelas akan menumbuhkan budaya patron-klient yang kuat di antara PB HMI dengan tokoh tersebut yang tentu saja akan mengganggu independensi kelembagaan.