Selayar, Emas dan Kelapa: Sebuah Catatan Reflektif

Oleh: Moch Hasymi Ibrahim
Penulis/ Budayawan dan Konsultan untuk Kepemimpinan serta Penyelarasan Organisasi

TRIBUN-TIMUR.COM - Pada era 70 sampai 80-an, ketertinggalan mau tak mau menebalkan gambar peta pulau Selayar sebagai salah satu titik perhatian.

Sekadar titik perhatian, dengan keprihatinan tentu, sebab masalah pokok kepulauan ini ialah jarak dan jangkauan dari pusat pertumbuhan, pemerintahan, perdagangan dan seluruh aspek pembangunan.

Pada masa itu, gudang produksi di sisi Selatan kota Benteng yang dibangun pada masa Bupati Rauf Rahman, sudah lama kosong melompong.

Tak ada lagi karung-karung kopra yang biasanya menumpuk mengisi ruang dan menunggu kapal kargo datang memunggah untuk dibawa pergi.

Dermaga yang baru saja dibangun pada era Bupati Anas Achmad, tinggal sebagai dermaga sepi tak disinggahi kapal. Inilah awal dari akhir kejayaan kopra Selayar.

Komoditas yang disebut peneliti Christian Gerard Heersink sebagai “the green gold” dalam bukunya The Green Gold of Selayar (1995).

Kopra yang oleh sejarawan Edward Poelinggomang sebagai komiditas utama perdagangan dunia abad 18 (2002).

Di Makassar kala itu, hadir persepsi bahwa Selayar adalah “tempat pembuangan” bagi pejabat yang dipandang “sulit diatur” atau “tidak dikehendaki” terutama di Kantor Gubernur.

Atau bagi para prajurit dan bahkan perwira ABRI, memperoleh penempatan di Selayar sama dengan, sekali lagi, dibuang.

Artinya, persoalan Selayar pada masa itu, ialah persoalan jarak dan jangkauan.

Itu pula sebabnya, program dan proyek-proyek pembangunan terutama yang disebut belakangan sebagai infrastrukur, mengalami keterlambatan dan atau ketertinggalan.

Bupati Akib Patta pada awal masa jabatannya bahkan bertekad menerobos “isolasi”.

Istilah ini kemudian membenarkan bahwa Selayar pada era itu adalah daerah yang terisolasi.

Tapi seiring berjalannya waktu, persepsi tersebut pelan-pelan telah berubah. Pada akhir tahun 70–an, telah hadir penyeberangan ferry ke daratan Sulawesi.