Krisis Anggaran, Pemkab Sinjai Tak Mampu Tunaikan Permintaan KPU Rp23 M Pemkab Hanya Mampu Rp18 M

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sinjai, Sulawesi Selatan, akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang, tepatnya pada bulan September tahun 2024.

Namun, hingga saat ini, biaya penyelenggaraan Pilkada belum disetujui.

Pemerintah Kabupaten Sinjai hanya mampu menyediakan anggaran sebesar Rp 18 miliar.

Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan total anggaran Pilkada pada tahun 2018 yang mencapai lebih dari Rp 22 miliar.

"Kami telah mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 23 miliar, namun Pemerintah Kabupaten hanya dapat menyediakan Rp18 miliar. Oleh karena itu, belum ada persetujuan anggaran hingga saat ini," ujar Ketua KPU Sinjai, Andi Rusmin Kayyung, pada hari Senin, 13 November 2023.

Di sisi lain, Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, mengungkapkan bahwa tiga kabupaten, termasuk Sinjai, Soppeng, dan Luwu Utara, belum mencapai kesepakatan terkkait anggaran Pilkada 2024.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada masih dalam proses persiapan.

Bahtiar menyatakan bahwa Kesbangpol Sulsel akan berkoordinasi dengan kabupaten yang dimaksud, dan ia berharap persiapan tersebut dapat segera diselesaikan dalam pekan ini.

Meskipun Bahtiar tidak memberikan rincian mengenai alasan ketiga kabupaten tersebut belum mencapai kesepakatan NPHD terkait Pilkada 2024, ia memastikan bahwa anggaran sudah disiapkan.

Sebagai informasi tambahan, penandatanganan NPHD senilai Rp 82 miliar terakhir kali dilakukan oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto, pada Jumat, 10 November.

Dana sebesar Rp 82 miliar tersebut dibagi antara KPU Makassar sebesar Rp 64 miliar dan Bawaslu Makassar sebesar Rp 18 miliar.

Di Kabupaten Sinjai, beberapa figur telah menyatakan kesiapan untuk maju dalam Pilkada Sinjai, seperti Andi Mahyanto Massarappi, Mizar Roem, Andi Kartini Ottong, dan A. Seto Asapa (incumbent).(*)