Harga Gas Elpiji di Indonesia Tidak Realistis? Pakar Bandingkan Harga Gas Elpiji di Malaysia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pakar Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono menilai harga gas elpiji di Indonesia sangat tidak realistis di bawah kelola manajemen Pertamina.

Sebagai penghasil Gas Terbesar di Asia, Bambang Haryo menduga ada pihak yang menginginkan masyarakat tetap menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau biasa disebut gas elpiji.

Sebab ada potensi permainan harga untuk jenis ini.

"Saat ini harga gas elpiji 3 kg tabung melon HET sudah mencapai 25.000 rupiah di tahun 2023," kata Bambang Haryo, Senin (13/11/2023).

"Padahal di tahun 2014 harga HET elpiji 3 kg masih berada di 13.500 rupiah, berarti terjadi kenaikan 85 persen selama kurun waktu tidak lebih dari 10 tahun. Ini tidak masuk akal," jelasnya.

Harga gas elpiji di sebagian besar luar Jawa bisa di atas Rp 40.000.

Misalnya di Kab Sidrap seharga Rp 40.000 dan Kutai Timur mencapai Rp 50.000.

"Pertamina sebagai penyuplai gas elpiji dan bahan bakar secara monopoli mendapatkan subsidi pemerintah berupa PNM dari APBN sebesar 82,3 triliun di tahun 2023," kata pria yang akrab disapa BHS.

Kata dia, seharusnya suplai elpiji ke seluruh Indonesia tidak boleh terkendala dari sisi biaya.

"Apalagi saat ini juga ada Tol Laut yang bisa digunakan untuk pengiriman elpiji menjadi jauh lebih murah. Seharusnya tidak boleh ada disparitas harga di Jawa dan luar Jawa," imbuhnya.

Lebijh lanjut, alumni ITS Surabaya ini mengungkapkan elpiji 3 kg banyak digunakan oleh usaha mikro kecil yang di Indonesia.

BHS lantas membandingkan harga gas elpiji di Indonesia dengan Malaysia.

"Berbeda dengan di Malaysia harga elpiji isi ulang 12 kg sebesar 25,8 ringgit atau setara dengan 90.300 rupiah di Kota Kuala Lumpur, Perak, Pulau Pinang, Terengganu, Pahang, dan lain lain," kata BHS.

"Bahkan harga di Malaysia bagian Pulau Kalimantan di Kota Kinabalu dan Serawak sampai ke pelosok-pelosok harganya berbeda tidak lebih dari 1 ringgit. Sehingga hampir dikatakan harga adalah sama di seluruh wilayah Malaysia sampai ke pedalaman," jelasnya.

Mantan Ketua Bidang Infrastruktur KADIN Pusat ini mencontohkan Petronas sebagai perusahaan milik negara di Malaysia saja tidak memberikan celah monopoli.