BREAKING NEWS: DPRD 'Ketok Palu' APBD Sulsel, Berapa Anggaran Operasional '01 Sulsel'?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 Pemprov Sulsel telah ditetapkan.

Dalam rincian APBD 2024, anggaran rumah tangga dan perjalanan dinas Pj Gubernur Sulsel juga sudah ditetapkan.

Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel Andi Ihsan mengaku ada kenaikan alokasi anggaran tersebut di 2024.

"Sekarang ada Rp 20 M itu anggaran Makan dan minum, serta perjalanan dinas khusus pimpinan(Pj Gubernur Sulsel)," jelas Andi Ihsan saat dikonfirmasi, Jumat (10/11/2023).

"Ada kenaikan, tapi persennya saya kurang tau dari pejabat yang tahun lalu," lanjutnya.

Alokasi Rp 20 Miliar itu juga termasuk pengadaan peralatan rumah jabatan Gubernur Sulsel.

"Iya (termasuk) seperti gorden, masuk. Jelas kebutuhan pimpinan Rp 20 M," sambungnya.

Terkait rincian alokasi anggaran, Andi Ihsan mengaku belum menghafal secara rinci.

Sehingga, dirinya masih belum membuka rincian anggaran ke publik.

Sebelumnya, DPRD Sulsel resmi mengesahkan APBD pokok TA 2024 senilai Rp10,22 Triliun.

Keputusan itu dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Andi Ina Kartika Sari di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Sulsel, Senin (6/11/2023).

"Karena APBD ini adalah uangnya rakyat Sulsel bukan uangnya Gubernur Sulsel, maka penggunaan uang ini perencanaannya, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus mendapatkan persetujuan DPRD Sulsel, ini menjadi poin penting," kata Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin.

Bahtiar mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada DPRD Sulsel.

Menurutnya, dalam proses penyusunan Rancangan APBD tahun 2024 ini tentu merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"APBD adalah salah satu alat instrumen kita untuk membangun Provinsi Sulawesi Selatan," ujarnya.

APBD yang telah disepakati kurang lebih lebih dari 10,22 triliun pendapatan daerahnya.

Kemudian belanja daerahnya Rp9,8 triliun lebih, pembiayaan daerah senilai Rp134 miliar.

Dikatakan Bahtiar, jumlah angka-angka tersebut tidaklah mampu memperbaiki secara langsung Provinsi Sulsel secara serta-merta dengan kekuatan APBD yang tidak terlalu besar ini.

"Mungkin kecuali Makassar sedikit Bone lebih dengan Luwu Timur, yang lain rata-rata antara 1 sampai 1,5 triliun," ucapnya.

Terus kekuatan lain yang harus harus lakukan adalah kekuatan swasta dan kekuatan masyarakat itu sendiri.

Sehingga disebutnya, APBD ini adalah alat instrumen pemprov untuk membangun Sulawesi Selatan.

Anggaran Reses 35 Anggota DPRD Luwu

Temu konstituen atau reses menjadi kewajiban anggota DPRD.

Agenda itu ditujukan untuk menyerap aspirasi dari setiap konstituen.

Warga menyampaikan keresahannya kepada anggota DPRD.

Kabag Umum Sekretariat DPRD Luwu Ahmad Jamal mengaku, masa reses anggota DPRD dilakukan sebanyak  tiga kali.

"Sesuai dengan masa sidang, 3 kali satu tahun," imbuhnya, Jumat (10/11/2023).

Kata Ahmad, untuk satu kali reses, anggota DPRD Luwu dibekali Rp6 juta per orang.

Dirinya menambahkan, dana itu mencukupi untuk mengundang 150 konstituen dari masing-masing anggota dewan.

"Itu untuk keperluan cetak ATK, makan nasi kotak 150 konstituen, dan sewa tenda dengan sound system. Ini termasuk pajak juga," jelasnya.

Diketahui, anggota DPRD Luwu berjumlah 35 orang.

Itu berarti, setial 3 kali reses, sekretariat dewan menyiapkan Rp630 juta untuk masing-masing anggota DPRD Luwu.

"Iya benar, anggaran yang disiapkan seperti itu," terang Ahmad kepada Tribunluwu.com.

Legislator PDIP Luwu Ridwan Bakokang mengaku, masa reses menjadi agenda penting baginya.

"Karena di situ kita menyerap aspirasi konstituen kita, biasanya keliling 1 desa," ujarnya.

Kata Ridwan, dalam sekali masa reses, ia menghadiri 4 titik sesuai dengan Dapil konstituennya.

Diketahui, Ridwan terpilih menjadi anggota dewan pada Dapil Luwu 1 (sebelum ditambah).

Dapil itu meliputi Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Bajo, Bajo Barat, Kamanre, Latimojong, Bastem dan Bastem Utara.

Anggaran Reses Anggota DPRD Makassar Rp19,5 Miliar

Temu konstituen menjadi salah satu agenda wajib anggota dewan.

Biasanya temu konstituen dilakukan melalui reses dan juga sosialisasi peraturan daerah.

Untuk agenda reses, menjadi wadah serap aspirasi konstituen.

Dimana warga menyampaikan keluh kesah dan harapannya untuk perbaikan infrastruktur, ekonomi, dan sektor lainnya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar, Dahyal mengatakan, agenda reses dilakukan tiga kali dalam setahun.

Untuk satu kali reses, anggota DPRD Kota Makassar dibekali anggaran sebesar Rp130 juta per orang.

"Reses dilakukan tiga kali setahun atau per empat bulan, saya tidak tahu pasti total anggarannya (dalam setahun) yang pasti satu anggota dewan anggarannya Rp130 juta per satu kali reses," ucap Dahyal kepada Tribun Timur.com via telepon, Kamis (9/11/2023).

Lanjut Dahyal, satu kali masa reses dilalukan di enam titik.

Sehingga dalam satu tahun ada 18 titik yang didatangi para legislator untuk mendengar aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Adapun anggaran Rp130 juta per anggota dewan diperuntukan untuk ATK dan biaya publikasi.

Kemudian untuk sewa peralatan dan perlengkapan, belanja makan minum, honor tenaga pendamping dan tripika, hingga biaya transportasi peserta reses.

"Paling banyak itu di transportasi, nilainya Rp60 juta untuk satu kali reses di enam titik," ungkapnya.

"Ada honor tripika (lurah/camat, polsek, dan danramil) ada honor pendamping Rp15 ribu satu titik, kerjanya mengatur acara, sebar undangan, dan persiapan lainnya," sambungnya. 

Jika dikalkulasi untuk satu tahun, DPRD Makassar mengeluarkan anggaran sebesar Rp19,5 miliar untuk agenda reses saja. 

Nilai tersebut merupakan kalkulasi dari anggaran Rp130 juta sekali masa reses dikali 50 anggota DPRD Makassar.(*)