Profil Fahmi Bachmid Dosen Makassar Jadi Tim Hukum TKN Prabowo-Gibran, Dulu Pengacara Jokowi-Ma’ruf

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dosen Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid masuk tim hukum dan advokasi TKN Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Ia diberi tugas sebagai Wakil Komandan Hukum dan Advokasi (Echo) TKN Prabowo-Gibran.

"Iya, benar (masuk Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran)," kata Fahri Bachmid kepada Tribun-Timur, Selasa (7/11/2023).

Mungkin sebagian masyarakat Sulsel belum mengenal secara luas sosok Fahri Bachmid.

Namun, di kancah nasional, namanya cukup populer.

Fahri Bachmid pernah jadi Kuasa Hukum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Joko Widodo dan Prof Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 lalu.

Dia dipercayakan Jokowi-Ma’ruf untuk menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Tahun 2019.

Pria kelahiran Waimangit 29 Agustus 1977 ini memiliki nama lengkap Dr Fahri Bachmid, S.H., M.H.

Waimangit adalah sebuah desa di Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Saat ini Fahri Bachmid berprofesi sebagai dosen hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Selain itu, Fahri Bachmid aktif di lembaga hukum advokat di Law Firm Dr Fahri Bachmid & Associates.

Kantor Law Firm Dr Fahri Bachmid & Associates beralamat di Gedung Graha Mobilkom Lantai 1, Jl Raden Saleh, nomor 53, Cikini-Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan kantor cabang di Jl AM Sangadji Nomor 77 Kota Ambon, Maluku – Indonesia.

Fahri Bachmid memiliki empat anak, pertama Fahna Adzra Farizah Bachmid, kedua Nadra Feyza Thafana Bachmid, ketiga M Farras Al-Farizi Bachmid, dan anak terakhir Faiqah Varisha Syafiqah Bachmid.

Istrinya bernama dr Syamsila Mona Rumata.

Latar Belakang Pendidikan

- SD Al-Hilal Waimangit, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Tahun 1991.

- SMP Negeri 1 Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Tahun 1994.

- SMU Tarbiyah Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Tahun 1997.

- SMU Negeri 2 Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Tahun 1998.

- S1 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Tahun 2004.

- S2 Program Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tahun 2009.

- S3 Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tahun 2019.

Pekerjaan:

- Dosen Tetap Fakultas Hukum UMI Makassar, Tahun 2020 – Sekarang, dengan konsentrasi mengajar pada Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi dan Hukum Administrasi Negara;

- Dosen Tidak Tetap Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta 2020 – Sekarang;

- Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum IAIN Ambon - Maluku, 2017 – Sekarang.

Law Firm

Managing Director (Owner And Founder) pada Law Firm Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. & Associates, Tahun 2008 – Sekarang.

Konsultan Hukum

- Konsultan Hukum Bupati Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Tahun 2018 – 2019;

- Konsultan Hukum Gubernur Maluku, Tahun 2014 – 2018;

- Konsultan Hukum Bupati Buru, Provinsi Maluku, Tahun 2017 – 2018.

- Konsultan Hukum PT. BPDM Maluku, Maluku Utara, Tahun 2017 – 2018

- Konsultan Hukum PT. Buana Pratama Sejahtera, Tahun 2016

- Konsultan Hukum Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Tahun 2020 – 2021.

- Koordinator Tim Asistensi dan Pengkajian Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 – Sekarang;

- Ketua Tim Asistensi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022- sekarang

RIWAYAT ORGANISASI

1. Organisasi Profesi/Ilmiah

- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI);

- Muhammadiyah;

- Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)

- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI);

- Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara/ Association of Constitutional and Administrative Law Lecturers of Indonesia (APHTN-HAN);

- Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (A D H I).

- Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA).

- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah konstitusi (APHAMK).

- Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

- Perkumpulan Ahli Dan Dosen Republik Indonesia (ADRI).

- Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (PEMUDA ICMI)

2. Struktur Organisasi

- Wakil Ketua Bidang Kajian Hukum Dan Perundangundangan, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), Masa Jabatan 2020 – 2025;

- Direktur LBH PW. Muhammadiyah Maluku Periode 2020-2025;

- Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MUI Kota Ambon, Tahun 2019 – 2022

- Majelis Hukum dan HAM PW Muhammadiyah Maluku, Tahun 2011-2015.

- Ketua Umum FORPEMIB Makassar, Tahun 2003 – 2005.

- Wakil Ketua PBHI Sulawesi Selatan, Tahun 2003 – 2005;

- Ketua DPC PERADI Ambon-Maluku, Tahun 2017 – 2022.

- Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PW Muhammadiyah Maluku, Tahun 2016 – 2020.

- Sekretaris DPC PERADI Ambon- Maluku, Tahun 2014-2018.

- Pengurus HMI Komisariat Hukum UMI Makassar, Tahun 2002–2003.

- Sekjen BEM FH UMI Makassar, Tahun 2001 – 2003.

- Sekjen FORPEMIB Makassar, Tahun 2001 –2003.

- Koordinator Departemen Ekonomi Politik Dan Hukum, Majelis Rayon Universitas Muslim Indonesia KAHMI Kota Makassar masa bakti 2021-2026.

- Ketua Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) Periode 2019-2024.

Praktisi Hukum

- Kuasa Hukum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Joko Widodo dan Prof Ma'ruf Amin perihal PHPU Calon Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2019.

- Kuasa Hukum Partai Golkar perihal PHPU DPR-DPRD Provinsi Maluku di Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2019.

- Kuasa Hukum Pemohon Pemerintah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, untuk Menangani Penyelesaian Perkara Judicial Review atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, perihal Sengketa Tapal Batas di Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2019;

- Kuasa Hukum Calon Bupati Rarnly I. Umasugi, S.Pi., M.M. perihal PHP Bupati Kabupaten Buru di Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2016;

- Kuasa Hukum KPU Maluku, Provinsi Maluku, Tahun 2013–2014

- Kuasa Hukum Calon Bupati Abdul Mukti Keliobas perihal PHP Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2014;

- Kuasa Hukum Calon Bupati Dr Tagop S. Soulisa, S.H., M.T. perihal

- PHP Bupati Kabupaten Buru Selatan di Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2014.

- Kuasa Hukum Calon Gubemur Ir Said Assagaff perihal PHP Gubemur Provinsi Maluku di Mahkamah Konstitusi RI, 2013;

- Kuasa Hukum Calon Bupati Drs Jusuf Latuconsina perihal PHP Bupati Kabupaten Maluku Tengah di Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2012;

- Kuasa Hukum Calon Bupati Ir. Bakir Lumbessy, M.B.A. perihal PHP Bupati Kabupaten Buru di Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2012;

- Kuasa Hukum Calon Bupati HENDRA THES, S.Pd.K perihal PHP Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, di Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2020, berdasarkan Nomor Perkara: 90/PHP.BUP-XIX/2021;

- Kuasa Hukum Calon Bupati MUHAMMAD RUDINI DARWAN ALI perihal PHP Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur, di Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2020, berdasarkan Nomor Perkara: 14/PHP.BUP-XIX/2021.

- Kuasa Hukum Calon Bupati Drs. H. ABD RAHMAN ASAGAF, M.I.Kom perihal PHP Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, di Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2020, berdasarkan Nomor Perkara: 69/PHP.BUP-XIX/2021;

- Kuasa Hukum Calon Bupati Hj. Hasnah Harahap, S.E. perihal PHP Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2020, berdasarkan Nomor Perkara: 37/PHP.BUP-XIX/2021;

- Kuasa Hukum Fungsionaris Partai Golkar : Nofel Saleh Hilabi dalam pengajuan gugatan hukum sengketa Partai Politik di Mahkamah Partai Golkar, dan Pengajuan gugatan pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi dalam Perkara sengketa partai politik dengan nomor register Nomor: 302/Pdt.Sus/2022/PN.BKS;

- Kuasa Hukum: Direktur Utama PT. ASA KARYA MULTI PRATAMA, dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar dengan registrasi perkara Nomor : 159/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap : Simedarby Plantation Berhad; Guthrie International Investment L Limited, dan; Mulligan International BV, sebuah BUMN Malaysia

- Kuasa Hukum Pihak Terkait Partai Bulan Bintang, dalam sengketa perkara Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi berdasarkan register perkara No. 114/PUUXX/2022, Perihal Pengujian Materil UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.