Kasus Stunting di Palopo Berhasil Ditekan Meski Anggaran Cuma Rp4 Miliar

Honor dalam bentuk transportasi TPK 429 orang untuk pemeriksaan Bumil, ibu pascasalin, sebesar Rp210 ribu per orang selama sembilan bulan.

Lalu audit kasus stunting sebanyak dua tahap dalam satu tahun untuk analisa dan identifikasi penyebab stunting pada sembilan kecamatan.

Kegiatan ini melibatkan empat dokter spesialis yakni spesialis gizi, spesialias kandungan, spesialis anak, spesialis psikologi, serta Nakes lainnya dengan anggaran Rp80 juta.

Rakor antar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebanyak empat kali dalam satu tahun.

Berupa Rakor tingkat kecamatan dan tingkat kota untuk membahas capaian stunting dan kegiatan lapangan dengan anggaran Rp80 juta.

Disinggung baliho stunting yang dipasang di rumah RT/RW, ia mengatakan anggarannya melekat pada bidang Pengendalian Pendudukan (Dalduk) senilai Rp54 juta.

"Nomenklaturnya berbunyi anggaran media komunikasi dan edukasi pencegahan stunting," jelas Samsil Saide.

Ditambahkan Samsil, penurunan stunting di Palopo mencapai 4,7 persen.

Ada dua sumber data yang digunakan yakni data Elektronik Pencatatan Laporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPLGBM) yang bersumber dari Dinas Kesehatan.

Serta sumber data kedua yakni Survei Statistik Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan.

Data EPLGBM, stunting Palopo tahun 2021 sebanyak 357 kasus dengan prevalensi 4,2 persen.

Tahun 2022 sebanyak 344 kasus dengan prevalensi 2,7 persen.

Dan tahun 2023 sebanyak 228 kasus dengan prevalensi 2 persen.

Dirilis dua kali setahun yakni Maret dan Agustus.

Data SSGI, stunting Palopo tahun 2021 sebanyak 28,5 persen.

Dan tahun 2023 sebanyak 23,8 persen.

Terdapat selisih atau penurunan 4,7 persen dan dirilis sekali setahun pada akhir Desember.

"Sekarang posisi Palopo urutan ke-6 penurunan stunting di Sulsel," jelas Samsil.

Adapun program stunting mulai tahun 2021 sampai 2024.

Target nasional 14 persen.

Sedang target Pj Gubernur Sulsel yakni zero stunting.(*)