Kasus Stunting di Palopo Berhasil Ditekan Meski Anggaran Cuma Rp4 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palopo Samsil Saide angkat bicara terkait informasi beredar, anggaran stunting dikelola Dinas DPPKB Palopo Rp10 miliar.

Faktanya, kata Samsil Saide, tahun ini anggarannya hanya Rp4.035.775.000.

"Saya heran kenapa Rp10 miliar. Data anggaran sama kami tidak seperti itu. Informasi yang menyebut kami mengelola Rp10 miliar itu tidak benar," katanya kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

Samsil Saide merinci, pemberian tambahan makanan Rp150 juta.

Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) Kampung KB Rp42.575.000.

Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp3,5 miliar.

Kemudian tambahan honor dari APBD Pokok 2023 Rp343.200.000.

Pemberian tambahan makanan Rp150 juta pada sembilan kecamatan kepada 50 Ibu Hamil (Bumil), ibu pasca melahirkan, Bayi di Bawah Lima Tahun (Balita) stunting, dan Balita berisiko stunting.

Dapur Dashat Kampung KB dengan orientasi sembilan kecamatan, dilakukan saat ada pemeriksaan Posyandu.

Pihak KB melakukan pengolahan makanan melibatkan ahli gizi, tenaga kesehatan, bidan, TP-PKK, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP).

Olahan makanan tersebut, langsung diberikan kepada Bumil, serta Balita stunting dan berisiko stunting.

Kemudian BOKB Rp3,5 miliar, penggunaan anggarannya berdasarkan petunjuk teknis dari kementerian.

Ada dua jenis kegiatan BOKB yakni kegiatan fisik dan non fisik.

Kegiatan fisik dalam bentuk pengadaan Bahan KB KIT (BKBKIT) berupa alat peraga untuk meransang motorik anak (mainan anak) untuk Balita Rp260 juta. Rehab gudang alat KB/kontrasepsi, pengadaan peralatan sofa, AC, laptop, dll Rp200 juta.

Kegiatan non fisik berupa mini lokakarya pada sembilan kecamatan di 48 kelurahan Rp117 juta.