Sejumlah Aktivis Murka Soal Putusan MK, Sebut Gibran Minin Pengalaman Tapi Diberi Peluang di Pilpres

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejumlah aktivis, akademisi, agamawan, kecewa dengan Mahkamah Konsitusi (MK) yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres di bawah 40 tahun.

Mereka merasa prihatin atas putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres di bawah 40 tahun dengan syarat, berpengalaman sebagai kepala daerah.

Bentuk protes tersebut disampaikan pada Maklumat Juanda yang berjudul 'Reformasi Kembali ke Titik Nol' di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta pada Senin (16/10/23).

Mereka protes tepat setelah MK membacakan putusan.

Maklumat tersebut dibacakan oleh Juru Bicara Maklumat, Usman Hamid.

Melalui Maklumat Juanda 2023, Usman ingin mengembalikan marwah politik yang berasaskan kedaulatan rakyat.

Ia menyatakan reformasi dan demokrasi yang telah ditegakkan dalam 25 tahun terakhir ini terjadi kemunduran dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti.

Demokrasi juga tercederai oleh prosedur demokrasi disalahgunakan untuk memfasilitasi oligarki era orde baru.

"Konflik kepentingan pejabat kabinet sangat kuat, prosedur demokrasi disalahgunakan untuk memfasilitasi oligarki yang lama mengakar sejak era orde baru atau rezim Soeharto," ungkap Usman dalam keterangannya, ditulis Selasa (17/10/2023).

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia ini menggarisbawahi terkait jalannya dinasti politik yang terus berjalan di Indonesia.

Pada proses Pemilu 2024, kata dia, Presiden bahkan melalukan manuver untuk memuluskan langkah demi menjamin kepentingan sendiri dan dinasti keluarga.

Putusan MK yang menambah aturan baru soal syarat capres-cawapres dinilai sebagai upaya memuluskan jalan dinasti politik di Indonesia.

Syarat itu muncul agar langkah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Politik dinasti terasa kental ketika presiden menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarga sendiri.

Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa statusnya sebagai anak kepala negara atau anak presiden yang sedang berkuasa," kata dia.