Hizbullah Sudah Tentukan Sikap, Siap Bantu Hamas Lawan Israel, Tak Peduli Larangan Iran

Situasi di wilayah tersebut tetap tegang, dan pihak internasional terus memantau perkembangannya.

Reaksi Iran

Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, mengungkapkan pandangan Iran terkait konflik antara Israel dan Hamas.

Ia mengatakan, pejabat dari beberapa negara telah menghubunginya untuk mendiskusikan kemungkinan munculnya front kedua di perbatasan Israel dengan Lebanon, yang berkaitan dengan keberadaan Hizbullah di Lebanon.

Hizbullah, sebuah kelompok militan bersenjata yang didukung oleh Iran, menjadi fokus perhatian dalam konteks ini.

"Saat ini, kami telah menerima kontak dari beberapa negara yang bertanya tentang kemungkinan front baru di kawasan ini," ujar Amir-Abdollahian dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani.

Iran menegaskan,  sikap mereka terhadap kemungkinan front baru akan sangat bergantung pada tindakan yang diambil oleh rezim Zionis di Gaza.

Hal ini disampaikan dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Iran.

Menteri Amir-Abdollahian juga menekankan, meskipun tindakan kekerasan terus dilakukan oleh Israel, belum ada negara di kawasan ini yang meminta izin kepada Iran untuk membuka front baru melawan Israel.

Pada Kamis (12/10), Menteri Amir-Abdollahian melakukan kunjungan ke Beirut, Lebanon.

Di sana, ia diterima oleh berbagai kelompok pro-Iran termasuk Hizbullah dan Hamas.

Pertemuan dengan pejabat Lebanon juga dijadwalkan pada Jumat (13/10) sebelum perjalanan selanjutnya ke Damaskus.

Amir-Abdollahian juga menyoroti bahwa sekutu-sekutu regional Iran, yang dikenal sebagai 'poros perlawanan', siap memberikan respons jika serangan Israel di Jalur Gaza terus meningkat.

Sebagai catatan, dalam konflik ini, lebih dari 1.300 orang, sebagian besar di antaranya adalah warga sipil, dilaporkan tewas akibat serangan dari pihak Hamas di Israel.

Sementara itu, gempuran Israel di Jalur Gaza, menurut data dari Kementerian Kesehatan Palestina, telah menewaskan setidaknya 1.900 orang, dengan mayoritas korban adalah warga sipil, termasuk lebih dari 600 anak. (*)