Bawaslu Sulsel Andalkan Satpol PP Sterilkan Makassar dari Baliho Caleg dengan Tampilkan Nomor

Kepala Bidang Pajak dan Reklame, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Hariman mengatakan, pertemuan bersama parpol akan diagendakan Senin mendatang.

Pertemuan dengan parpol menjadi salah satu upaya untuk melakukan pendekatan persuasif.

Dalam kesempatan tersebut, Bapenda akan meminta secara hormat agar parpol inisiatif menurunkan reklame insidentil yang telah dipasang diberbagai titik.

"Kita akan libatkan stakeholder parpol untuk diskusi, siapa tahu mereka mau menurunkan atau membuka reklamenya sendiri," ucap Hariman kepada Tribun-Timur.com.

Jika masih ada parpol yang belum menurunkan alat kampanyenya, maka Bapenda bersama tim akan melakukan penertiban.

Sejauh ini kata Hariman, Bapenda memang belum melakukan penertiban khusus reklame-reklame bakal calon legislatif maupun bakal calon kepala daerah.

Sehingga pertemuan bersama pengurus parpol nantinya bisa merumuskan solusi yang tepat dalam hal pemetaan reklame insidentil.

Belum ada yang ditertibkan, makanya kita akan sampaikan nanti, intinya kita harap mereka bisa tertibkan sendiri (reklame)," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Makassar, M Faridl Wajid mengatakan, pemasangan atribut kampanye di ruang-ruang publik baru bisa dilakukan usai penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT).

Dalam PKPU diatur bahwa, bahan-bahan kampanye boleh dipasang 25 hari setelah penetapan DCT.

"Kalau penetapan DCT dilakukan pada 3 November, berarti alat peraga kampanye bisa disebar pada 28 November atau 25 hari pasca DCT," ucapnya ditemui di Kantor Balai Kota Makasar.

Namun melihat kondisi sekarang ini, sudah banyak yang memperkenalkan dirinya sebagai caleg lewat atribut kampanye yang dibuat.

Terkait itu, KPU Makassar menyebut itu menjadi ranah Pemkot Makassar.

"Situasi diluar itu (pemasangan alat kampanye sebelum waktunya) berarti masuk dalam ranah pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Makassar," jelasnya