Penyebab ASN Bulukumba Rawan Tak Netral di Pemilu, Pengawasan Offline dan Online Diperketat

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan mengantisipasi ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu. 

Antisipasi itu setelah Kabupaten Bulukumba masuk 20 besar aparatur sipilnya rawan tidak netral dalam pemilihan umum. 

Bawaslu RI menempatkan ASN di Kabupaten Bulukumba rawan tidak netral.

Daerah tersebut berada dalam urutan 20 besar kabupaten dan kota di Indonesia.

"Kami sudah antisipasi program pencegahan," kata Ketua Bawaslu Bakri Abubakar, Jumat  (6/10/2023).

Bawaslu Bulukumba mendorong stakeholder terkait untuk mengintensifkan sosialisasi dan koordinasi multi pihak.

Juga mendorong netralitias ASN mutlak diperlukan.

Agar melahirkan proses dan hasil pemilihan umum yang lebih bersih dan kredibel.

“Program sosialisasi netralitas ASN oleh stakeholder terkait harus intensif dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas baik secara offline ataupun online," kata Bakri.

Hal itu penting, mengingat masih banyaknya ASN yang tidak netral disebabkan karena ketidaktahuan dari regulasi yang memang melekat kepadanya.

Berdasarkan data Bawaslu RI menyebutkan bahwa 20 kabupaten dan kota tersebut adalah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Wakatobi, Kota Ternate, Kabupaten Sumba Timur.

Selanjutnya ada Kota Parepare, Kabupaten Bandung, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Mamuju.

Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kota Tomohon, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Poso.

Bawaslu RI juga menyampaikan 10 provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024.

Berdasarkan data yang masuk kategori rawan tinggi  pertama yakni Maluku Utara (Malut), Sulawesi Utara (Sulut), Banten, Sulawesi Selatan (Sulsel).