Anggaran Pilkada Capai Rp224 Miliar, Irwan Hamid: Anggaran OPD Dipotong

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - DPRD Sulsel memastikan hampir semua kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkena dampak refocusing anggaran.

Hal ini lantaran Pemprov Sulsel di bawah komando Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin punya program-program yang diprioritaskan.

Program prioritas itu seperti mengawal dan menyukseskan Pilkada 2024.

Bahtiar Baharuddin telah menyiapkan anggaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu senilai 40 persen.

Jika dirupiahkan dari 40 persen itu, maka senilai Rp224 miliar.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Irwan Hamid membenarkan bahwa beberapa yang dirasionalisasi karena adanya dana Pilkada 2024 senilai 224 miliar.

"Termasuk anggaran Rp10 miliar untuk Biro Umum (Setda Pemprov Sulsel) untuk kegiatan koordinasi Gubernur Sulsel dengan Forkopimda terkait masalah kemiskinan ekstrim, stunting, termasuk pengendalian inflasi," kata Irwan Hamid kepada Tribun-Timur, Senin (2/10/2024)

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebutkan, Kemendagri telah mewajibkan setiap pemda untuk menyiapkan dana 40 persen ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 

Anggaran itu untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Termasuk, lanjutan pembangunan Stadion Mattoanging Makassar harus diberhentikan.

Sejatinya, APBD Pokok TA 2024, Pemprov Sulsel telah menganggarkan Rp60 Miliar untuk pembangunan stadion.

Namun, anggaran tersebut kini dialokasikan ke pendanaan Pilkada.

Termasuk sejumlah item kegiatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov Sulsel.

Lalu, Dinas TPHBun Sulsel terkait program seperti jalan tani dan item lainnya juga diberhentikan.

Kendati demikian, Irwan Hamid tak merinci soal proyek apa saja yang dipangkas atau diberhentikan.

"Saya tidak hapal pasti soal angkanya. Namun yang pastinya termasuk juga Dinas PU, kegiatan-kegiatan yang tidak jalan," katanya.

Alasan pemberhentian proyek tersebut lantaran adanya kendala-kendala teknis dan tidak sempat dilanjutkan.

"Iya kegiatannya tidak jalan karena tidak waktu untuk pengerjaan. Sebab, untuk menjalankan item kegiatan tersebut harus ada DED (Detail Engineering Design) perencanaannya, baru pelaksanaan," katanya.

Sehingga, tidak memungkinkan lagi apabila dilaksanakan.

Irwan Hamid lagi-lagi menegaskan bahwa hampir semua program-program dinas terpaksa dipangkas anggarannya.

Terutama item yang tidak jalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik.

"Daripada terparkir saja anggarannya, lebih baik dialihkan ke dana Pilkada 2024," bebernya.

Ditambahkan, anggaran untuk kegiatan Dinas Pendidikan juga dipangkas, utamanya kegiatan yang dianggap tidak terlalu penting dan belum berjalan.

Ia menyadari, adanya recofusing ini tentu berdampak pada item-item kegiatan Pemprov Sulsel.

"Tentu dampaknya itu ke beberapa OPD, kena rasionalisasi. Toh juga kalau tidak dirasionalisasi pada akhirnya tidak jalan juga. Karena persoalan waktu atau persoalan teknis," katanya.(*)