Pemprov Sulsel Cairkan Anggaran Pilgub, KPU Dapat Rp150 M dan Bawaslu Rp50 M

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel telah mencairkan anggaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Senin (2/10/2023).

Anggaran ini sesuai dengan aturan terkait 40 persen alokasi pada 2023.

Ketua KPU Sulsel Hasbullah menyebut pihaknya sudah mendapat anggaran sebesar Rp 150 Miliar.

"150 M lebih sudah deal, seperti itu perencanaan yang kita bangun bersama dengan pemerintah," jelas Hasbullah.

Jumlah ini masih 40 persen dari yang dibutuhkan sekitar Rp 387 M.

Sementara itu, Masdiana Rusli juga mengaku sudah menerima sekitar 50 Miliar

Jumlah ini merupakan 40 persen dari total yang dibutuhkan Bawaslu Sulsel.

"Kami dari total dari 173 Milliar, jadi kalo 40 persen mungkin sekitar Rp 50 M yah," kata Masdiana.

Masdiana menyebut jumlah ini sudah sesuai dengan anggaran yang disepakati tahun 2023.

Pasalnya tugas Bawaslu lebih banyak pada pengawasan terkait pemilu.

"Angkanya sudah pas, jadi kami tidak ada perubahan dan penambahan, karena kami kan tidak ada operasinal teknis yah," kata Masdiana.

"Semua lebih pada penguatan partisipasi pengawasan, lebih kepada penguatan kapasitas, penyelenggara pemilu saja," lanjutnya.

Di tingkat Kab/kota, baru Kab Gowa dan Maros yang sudah menandatangani NPHD)

Kabupaten Gowa menjadi daerah pertama di Sulsel yang melakukan penandatanganan NPHD untuk perhelatan Pilkada Serentak 2024 mendatang.