Anggaran Rp224 Milliar, Pemprov Sulsel dan KPU-Bawaslu Sepakati NPHD Pilkada 2024 Hari ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bersama KPU-Bawaslu bakal menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait anggaran Pilkada alias Pilgub 2024.

Penandatanganan ini merupakan hibah pertama yang telah disepakati dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2023.

Dijadwalkan, penandatanganan akan dilakukan hari ini di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (2/10/2023) Pukul 13.00 Wita.

Dalam APBD-P yang disepakati Pemprov-DPRD Sulsel pada Rapat Paripurna, Jumat (29/9/2023) lalu, porsi anggaran Pilkada sebesar 40 persen atau sekitar Rp224 Miliar.

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar menyampaikan, keputusan ini merupakan tindak lanjut surat edaran Kemendagri yang mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menganggarkan 40 persen dana Pilkada.

Dengan disepakati anggaran Pilkada, Bahtiar ingin menjadikan Provinsi Sulsel menjadi contoh yang baik dari 38 provinsi se-Indonesia.

"Dengan menyiapkan anggaran bahwa kita memberikan keyakinan publik, khususnya kepada kawan-kawan kita KPU-Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pilkada 2024," kata Bahtiar Baharuddin.

Sebelumnya, Kabupaten Gowa menjadi daerah pertama di Sulsel yang melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk perhelatan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Pemkab Gowa di bawah komando Adnan Purichta Ichsan mengucurkan anggaran sebesar Rp90 Milliar untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gowa 2024.

Penandatanganan NPHD berlangsung di Baruga Karaeng Galesong Kantor Bupati Gowa, Jl Masjid Raya, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulsel, Jumat (29/9/2023).

Dihadiri langsung oleh Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, perwakilan Ketua Partai, KPU, Bawaslu dan Forkopimda serta SKPD Gowa.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menyebut, total anggaran yang dialokasikan ke KPU Gowa sebesar Rp 60 miliar.

"Anggaran Pilkada KPU Gowa itu Rp 60 miliar, Bawaslu Gowa Rp15 miliar, anggaran pengamanan juga sekitar Rp15 miliar," jelasnya.

Pihaknya langsung melakukan konsolidasi dengan tim anggaran pemerintah daerah dan DPRD setelah adanya surat edaran dari Kemendagri.

Namun ada beberapa program yang dilakukan penundaan untuk bisa mengalokasikan anggaran Pilkada mendatang.