Anggaran PAUD Terintegrasi Makassar Dihapus, Ini Alasannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Makassar dirasionalisasi.

Hampir seluruh anggaran melekat di organisasi perangkat daerah dipangkas dalam APBD Perubahan.

Kepala BPKAD Makassar Muh Dakhlan mengatakan, kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam APBD perubahan dihapuskan.

Kegiatan yang dimaksud adalah program fisik atau infrastruktur yang diketahui membutuhkan waktu dan proses yang panjang.

“Hampir semua terkoreksi anggaranya, ada juga yang bergeser, kegiatan fisik itu sudah tidak memungkinkan,” kata Dakhlan, Senin (2/9/2023).

“Belanja berkurang dari adanya beberapa kegiatan yang dianggap sudah tidak bisa lagi dilakukan di perubahan,” katanya.

Salah satu proyek fisik yang dihilangkan adalah pembangunan sekolah PAUD terintegrasi milik Dinas Pendidikan.

Dalam APBD Pokok 2023, Dinas Pendidikan mengusulkan lima sekolah PAUD, hanya saja yang bisa terlaksana hanya dua sekolah.

Selain di Dinas Pendidikan, proyek fisik juga banyak dianggarkan di Dinas Pekerjaan Umum dan OPD lainnya.

Beberapa proyek yang tak bisa berjalan di PU antara lain smart panyingkulu, bundaran di Jl Perintis Kemerdekaan tepat di depan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), serta renovasi rumah jabatan wali kota.

"Dinas PU paling banyak rasionalisasi anggarannya, disana banyak proyek fisik," ujarnya.

Diketahui, APBD Perubahan Rp5,26 triliun belanja daerah dan pendapatan Rp4,51 triliun.

APBD Perubahan mengalami defisit Rp745 miliar.

Defisit tersebut akan tertutupi dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan Rp752 miliar.

APBD tersebut telah disepakati pada Sabtu (30/9/2023) malam.

APBD Makassar mengalami penurunan target, dimana dalam APBD Pokok targetnya sebesar Rp5,69 triliun belanja dan Rp4,8 triliun pendapatan.

Dengan begitu, APBD Pemkot terkoreksi hingga Rp400 miliar.(*)