Buruh Tuntut UMP Dinaikan Saat Pj Gubernur Sulsel Lantik 4 Pj Bupati dan Wali Kota

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Puluhan buruh berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (26/9/2023) siang.

Mereka tergabung dalam aksi Konfederasi Serikat Nusantara (KSN).

Dalam orasinya, mereka menuntut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera menetapkan upah layak bagi buruh.

"Kami mendesak Pj Gubernur Sulsel segera membahas, menetapkan dan menaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) 2024," ucap salah satu orator.

Selain itu, mereka juga mendesak agar pemerintah mencabut Omnibus Law dan UU Cipta Kerja.

"Kehadiran Omnibus Law dan Cipta Kerja tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap buruh," ujarnya.

Adapun poin tuntutan yang disuarakan dalam pernyataan sikapnya, yaitu, meminta agar segera ditetapkan kebijakan upah nasional, Cabut Omnibus Law Cipta Kerja

Naikan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Tahun 2024.

Perkuat Pelaksanaan Struktur Skala Upah, Rumuskan dan Tetapkan Struktur Upah Khusus Berdasarkan Masa Kerja.

Sekadar diketahui, unjuk rasa itu berlangsung saat PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin melakukan pelantikan terhadap empat pejabat sementara kabupaten kota.

Mereka yang dilantik adalah Pj Bupati Bantaeng Andi Abubakar, Pj Bupati Sinjai Fahsul Falah.

Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani, Pj Bupati Bone Andi Islamuddin.

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin hadir sekita pukul 09:36 hari ini bersamaan dengan 4 Pj Bupati/Walikota lainnya.

Yang dimana didampingi oleh masing-masing calon Pj Tp-PKK 4 Kabupaten Kota.

Turut hadir Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso, serta Pangdam TNI XIV/Hasanuddin Mayjen Totok Imam Santoso serta beberapa forkopimda lainnya.

Pj Gubernur Minta Netral di Pilpres 2024

Penjabat atau Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin memperingatkan 4 Pj kepala daerah agar menjaga netralitas di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Bahtiar setelah mengambil sumpah dan janji 3 Pj Bupati dan 1 Pj Wali Kota di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Panaikang, Panakkukang, Kota, Selasa (26/9/2023) pagi.

Bahtiar mengingatkan agar berhati-hati dalam menjalankan amanah.

Khususnya menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada 2024.

Kepada penjabat baru, Bahtiar menekankan agar tak terlibat dalam kelompok-kelompok politik.

"Harus jaga netralitas (dalam Pemilu 2024). Jadi harus jaga situasi kondusif, salah satu aturannya adalah tertib dan mematuhi aturan," tegas Bahtiar.

Tidak hanya netral dalam pelaksanaan pesta demokrasi, tetapi netral dalam segala apapun.

"Termasuk dalam memberikan pelayanan, bukan hanya Pemilu dan Pilkada," ujarnya.

Dalam pelantikan itu, Bahtiar berpesan agar keempat pj kepala daerah segera menyesuaikan diri di daerah tugasnya.

Pejabat Eselon I di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) ini meyakini bahwa mereka yang dilantik bisa menjalankan tanggung jawab yang telah dimandatkan.

"Saya percaya bahwa saudara bisa menjalankan dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, sesuai tanggung jawab yang diberikan," kata Bahtiar usai resmi melantik empat Pj kepala daerah.

Empat penjabat yang dilantik yakni Pj Bupati Bone Andi Islamuddin, Pj Bupati Sinjai TR Fahsul Falah.

Asrul Sani sebagai Pj Wali Kota Palopo dan Pj Bupati Bantaeng Andi Abu Bakar.

Bahtiar Minta 3 Pj Bupati dan 1 Wali Kota Langsung Bekerja Hari Ini

4 Pj Bupati dan Wali Kota yang dilantik pada hari ini langsung bekerja.

Hal ini menjadi perintah mutlak dari Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat melantik 4 orang tersebut.

Adapun mereka yang dilantik adalah Pj Bupati Bantaeng Andi Abu Bakar, Pj Bupati Sinjai Fahsul Falah, Pj Walikota Palopo Andi Asrul Sani, serta Pj Bupati Bone Andi Islamuddin.

Bahtiar mengatakan, sudah tak ada waktu bagi mereka untuk berleha-leha, sebab waktu mereka bekerja tidaklah banyak.

"Pj Walikota ini tidak adalagi waktu belajar langsung hari ini juga kembali ke daerahnya,"kata Bahtiar setelah melantik 4 Pj Bupati/Walikota tersebut, Selasa (26/9/23) pagi.

"Segera konsolidasi dengan Forkompinda setempat dan OPD serta masyarakatnya, dan saya perintahkan turun ke masyarakat,"ujarnya.

Apalagi, kata Bahtiar, ketika menjadi Pj Bupati dan Walikota, tidak boleh banyak gaya di depan masyarakat.

"Jangan gayanya kayak Punggawa, kita ini pejabat pelayan masyarakat bukan punggawanya masyarakat, datang ke kampung-kampung, pasar-pasar, dengar masyarakat, jangan menghindar,"ungkpanya.

Bahtiar juga mengarahkan mereka yang terpilih agar segera menyesuaikan 8 program prioritas sesuai dengan kebijakan nasional.

"Kami bersama Forkopimda Sulsel juga melakukan pembinaan, di daerah kan ada Kajari, Dandim, Kapolres, Samapi Ke level kecamatan,"jelasnya.

Lanjut Bahtiar, untuk urusan lainnya akan dipikirkan nanti setelah dirinya turun kelapangan mengecek kinerja dari para Pj yang telah dilantik.

"Waktu tidak banyak pemilu harus dipastikan berjalan lancar maka dipastikan APBD untuk Pilkada harus ada duitnya,"kata dia.

Bahtiar juga memesar agar menggunakan segala upayah untuk mencukupi segala kebutuhan masyarakat yang ada di daerah masing-masing.

"Saya minta setiap kabupaten/kota tiap hari mengecek ke pasar-pasar, dinas perdagangan tidak perlu dikantor setiap hari turun ke lapangan" ujarnya.

"Jadi harus jalan setiap hari ke masyarakat, ajak swasta, tokoh adat, agama, tokoh masyarakat yang didengar oleh masyarakat," ungkap Bahtiar.