Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

BPSDMI Kemenperin Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN di Poltek ATIM

Politeknik ATI Makassar (Poltek ATIM) menjadi tuan rumah pelaksanakaan Workshop Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).

Penulis: Rudi Salam | Editor: Sakinah Sudin
Politeknik ATI Makassar
Politeknik ATI Makassar (Poltek ATIM) menjadi tuan rumah pelaksanakaan Workshop Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester 1 Tahun 2023, Kamis (21/9/2023). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politeknik ATI Makassar (Poltek ATIM) menjadi tuan rumah pelaksanakaan Workshop Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester 1 Tahun 2023, Kamis (21/9/2023).

Kegiatan digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) menghadirkan Perindustrian dengan menggandeng Analis Pengelola Keuangan APBN Biro Keuangan, Dwi Paluppi dan Tim penyusun Laporan BMN Kemenperin, Dhita Yolanda Adli.

Selain Politeknik ATI Makassar, kegiatan tersebut diikuti satuan kerja yang ada di wilayah Sulawesi, Akademi Komunitas (Akom) Manufaktur Bantaeng, Politeknik Industri Logam Morowali, Balai Diklat Industri (BDI) Makassar, SMK-SMAK Makassar, dan SMK-SMTI Makassar.

Analis Anggaran Sekretariat BPSDMI, Sri Novalia mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar dalam penyusunan Laporan Keuangan dan BMN tidak menemukan kendala.

Terlebih berdasarkan evaluasi laporan keuangan dan BMN pada semester 1 masih terdapat sejumlah pending matters yang perlu diram.

Sementara itu, Direktur Politeknik ATI Makassar, Muhammad Basri mengucapkan terima kasih atas dipercayanya Politeknik ATI Makassar sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan Workshop Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester 1 Tahun 2023.

Menurutnya, Politeknik ATI Makassar terus berupaya mendukung pelaksanaan anggaran yang transparan di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui penyusunan laporan keuangan dan BMN yang baik.

"Dengan adanya evaluasi laporan keuangan dan BMN ini merupakan perwujudan pelaksanaan anggaran yang transparan dari instansi pemerintah," katanya.

Sehingga, kata dia, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kementerian Perindustrian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan yang sudah diraih sebanyak 15 kali dapat dipertahankan. (*)

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved