Opini
Etika Pemerintahan
Etika jika diartikan secara harfiah dapat berarti norma, prinsip atau aturan hidup yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat.
Oleh: H Ibrahim Saleh, SE, MM, MBA
Pengamat Pemerintahan
“…. etika pemerintahan dapat menilai tentang baik atau buruk, adil atau dzalim, ataupun beradab atau biadab perilaku pejabat publik dalam melakukan aktivitas roda pemerintahan”
Etika jika diartikan secara harfiah dapat berarti norma, prinsip atau aturan hidup yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat.
Secara falsafah, etika juga berkenaan dengan moralitas beserta persoalan - persoalan dan pembenaran – pembenarannya, etika sering disamakan artinya dengan moral.
Akan tetapi pada prinsipnya moral dan etika berbeda secara perspektif dan esensi pengertiannya.
Sebagai suatu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum dan peraturan di wilayah tertentu.
Pemerintah harus mempunyai etika yang menjadi dasar pemerintahan dapat bekerja dan tidak hanya itu, dengan adanya etika dalam pemerintahan maka pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik.
Aparatur pemerintah akan memiliki kesadaran moral yang tinggi dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kejujuran, kebenaran dan keadilan serta kekeluargaan dapat diwujudkan.
Etika pemerintahan disebut selalu berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku mahluk sosial.
Etika pemerintahan merupakan etika terapan yang berperan dalam urusan pengaturan tata kelola pemerintahan.
Etika pemerintahan merupakan bagian dari yurisprudensi praktis (practical jurisprudence) atau filosofi hukum (philosophy of law) yang mengatur urusan pemerintahan dalam hubungannya dengan orang-orang yang mengatur dan mengelola lembaga pemerintahan.
Oleh karena itu dalam etika pemerintahan dapat menilai tentang baik atau buruk, adil atau dzalim, ataupun beradab atau biadab perilaku pejabat publik dalam melakukan aktivitas roda pemerintahan.
Setiap sikap dan perilaku pejabat publik dapat timbulkan dari kesadaran moralitas yang bersumber dari dalam suara hati nurani meskipun dapat diirasionalisasikan.
Dalam penyelenggaraannya, para aparat pemerintah tentunya mengembang tanggung jawab yang luhur dan mulia serta dimuliakan oleh negara serta diberi fasilitas yang memadai.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/H-Ibrahim-Saleh-SE-MM-MBA-Pengamat-Pemerintahan-4.jpg)