Realisasi APBD Sulsel Baru 52 Persen, DPRD: Gara-gara 'Suka' Ganti Pejabat

MAKASSAR, TRIBUN - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga akhir triwulan ketiga (September) 2023 baru 52,36 persen.

Dari Rp10.071.896.004.759 APBD Sulsel tahun ini, yang terealisasi atau serapan belanja daerah baru Rp5.273.842.897.503.

Dari 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel, realisasi anggaran 25 OPD sudah di atas 50 persen.

Sedangkan 26 OPD belum mencapai 50 persen. Dua OPD diantaranya, serapan anggarannya masih di bawah 20 persen.

Yaitu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Ady Ansar, mengatakan pengelolaan keuangan Pemprov Sulsel tahun ini kurang bagus.

Baca juga: 51 OPD Pemprov Sulsel Diminta Menghadap Pj Gubernur Sulsel, Pertanyakan Serapan Anggaran Rendah

Meski begitu, lanjut legislator Nasdem ini, kondisi tersebut masih bisa dikatakan normal.

Adi menjelaskan, kondisi seperti ini juga terjadi pada APBD Sulsel tahun 2022. Dimana, hingga bulan Agustus 2022, realisasi anggaran baru 48,74 persen atau Rp4.495.172.907.852 dari total anggaran Rp9.222.097.089.044.

Menurutnya, serapan anggaran baru dapat dideteksi ketika memasuki triwulan keempat, Oktober-Desember.

"Mudah-mudahan, kita berharap di bulan Oktober atau memasuki triwulan keempat, semua kegiatan sudah berjalan dengan baik," harapnya, Minggu (10/9/23).

"Harusnya juga, pak gubernur, pada pembahasan APBD pokok tahun ini sudah mengalokasikan anggaran belanja 40 persen dari total anggaran belanja KPU untuk pilkada tahun depan," katanya.

Ketua Banggar DPRD Sulsel, Irwan Hamid, mengatakan salah satu penyebab minimnya realisasi anggaran tahun ini karena di masa kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman, sering dilakukan pergantian pejabat eselon 3 dan 4.

Andi Sudirman mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Sulsel pada 5 September 2023 lalu.

Dia digantikan oleh Bahtiar sebagai Pj Gubernur Sulsel.

“Hal ini (gonta ganti pejabat) menjadi penyebab serapan APBD masih di angka 52,36 persen di akhir triwulan ketiga,” ujar Irwan.

Seringnya ganti pejabat, lanjut legislator PKB ini, menyebabkan OPD belum bisa memaksimalkan serapan anggarannya.

“Pejabat eselon 3 dan 4 adalah pejabat teknis yang menangani pelaksanaan setiap program di masing-masing OPD. Jika pejabatnya sering berganti maka berdampak pada pelaksanaan program,” lanjut Irwan.

“Tentu masih ada hal lain yang juga menghambat serapan anggaran pada pelaksanaan APBD 2023 ini," tambahnya.

Irwan berharap Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar, memiliki strategi dalam memaksimalkan serapan anggaran pada setiap OPD.

Tanggapan OPD

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin, mengatakan realisasi anggaran hingga akhir triwulan ketiga ini masih di angka 50 persen karena adanya masalah kontrak kerja dengan rekanan.

"Itu terkait dengan kontrak. Jadi, rata-rata sudah kontrak dan yang dijalankan baru uang muka," kata Salehuddin.

Pria yang akrab disapa Boby ini melanjutkan, percepatan serapan anggaran akan dilakukan jika sudah memasuki triwulan keempat atau di awal bulan Oktober.

Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini tidak buruk karena masih ada waktu untuk mengejar keterlambatan serapan anggaran di setiap OPD.

"Tentunya ini masih berjalan normal," singkatnya.

Dikonfirmasi terkait rendahnya serapan anggaran OPD yang dipimpinnya, Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sulsel, Ahmad Akil, mengatakan penyebab utama rendahnya serapan anggaran karena Surat Penyediaan Dana (SPD) tidak keluar.

"Salah satu OPD di struktur yang baru itu antara disperindag dan perindustrian, sehingga program dan kegiatan tidak bisa berjalan selama 5 bulan," katanya.

Mulai bulan Maret hingga Juni, lanjutnya, SPD Disperindag Sulsel tidak bisa dicairkan. Pencairan SPD baru bisa dilakukan pada pekan kedua Agustus.

"Karena tidak jalan program maka realisasi keuangan juga tidak jalan. Bagaimana caranya mau jalan (program) kalau keuangan tidak jalan," ungkapnya.

Meski program di OPD-nya baru berjalan 3 pekan belakangan ini, Ahmad tetap yakin bisa menyelesaikan serapan anggaran tersebut sebelum tahun anggaran berakhir.

"Pokoknya saya genjot. Begitu SPD keluar, kami selesaikan 2 sampai 3 bulan ini. Kami tidak punya program fisik, tidak ada anggaran yang besar, jadi semua bisa dieksekusi dalam waktu 30 hari dan kami yakin bisa sampai 100 persen," tutupnya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Astina Abbas, menjelaskan rendahnya serapan anggaran di dinas BMBK karena banyak rekanan proyek yang belum mencairkan anggarannya.

Hal ini membuat anggaran di dinas BMBK menumpuk dan belum tersalurkan.

"Kami selalu dorong rekanan mencairkan anggarannya, tapi mereka fokus dipelaksanaan fisik. Kami bahkan mendorong rekanan proyek agar mencairkan uang muka," kata Astina.

Untuk saat ini, lanjut Astina Abbas, Dinas BMBK Sulsel disibukkan dengan percepatan pengerjaan sejumlah proyek.

Diantaranya proyek Jembatan Sunga Walemping di ruas Takkalasi-Bainange-Lawo.

Kemudian Rekonstruksi Ruas Tanabatue-Sanrego-Palattae di Kabupaten Bone, rekonstruksi ruas Ussu-Nuha-Beteleme, batas Sulteng di Luwu Timur dan rekonstruksi beberapa ruas jalan lainnya.

Gubernur Kecewa

Sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar, yang dilantik menjadi Pj gubernur pada 5 September, mempertanyakan rendahnya serapan anggaran APBD 2023 di OPD-OPD.

Dia kemudian mengatakan akan mengevaluasi seluruh OPD.

"Nanti kita evaluasi dan bicarakan, apa yang membuat anggaran tidak bergerak, kita harus cek dulu," kata Bahtiar, pada hari pertamanya berkantor di Sulsel, Rabu (6/9/23) siang.

Apalagi, lanjutnya, pengelolaan anggaran menjadi prioritas utama dalam masa jabatannya sebagai Pj Gubernur Sulsel.

"Karena anggaran pemda harus kita pastikan bergerak, apalagi sudah masuk triwulan ketiga. Anggaran itu stimulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," sambungnya.

Apalagi Sulsel tidak memiliki banyak perusahaan swasta besar yang mampu menggerakkan ekonomi daerah.

"Ketika perusahaan swasta di suatu daerah tidak terlalu besar, maka andalan kita untuk menggerakkan ekonomi adalah APBD. Nah, kalau APBD tidak bergerak, bagaimana bisa menggerakkan ekonomi," tutupnya.(faq/ren)

Program Sekadar Kejar Target

Rendahnya serapan anggaran APBD Sulsel hingga akhir triwulan 2023, akan berdampak pada pelaksanaan program yang dikerjakan serba cepat.

Hal ini membuat program dilakukan semata-mata untuk mengerjar target saja, tanpa mempertimbangkan kualitas program.

Apalagi untuk program fisik.

Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin, Anas Iswanto, mengatakan hal seperti ini bukanlah sesuatu yang baru karena terus berulang tiap tahun.

"Kok bisa berulang lagi, sedangkan kalau anggaran itu tertahan, itu akan menggangu aktifitas perekonomian. Dan apa yang terjadi? Nanti, di akhir-akhir anggaran baru dirapel semua," kata Anas, Minggu (10/9/23) malam.

Jika sudah terjadi hal seperti ini, lanjutnya, maka tak usah berbicara soal kualitas fisik.

"Yang namanya dana datang tiba-tiba, ya hanya mengejar target saja. Kalau sudah mengejar target, kita tidak usah berbicara kualitas, sangat kita sayangkan," ungkapnya.

Tentunya, masyarakat akan selalu berpikir adanya kesengajaan dari Pemprov Sulsel yang selalu menahan anggaran sehingga nanti di akhir tahun baru digencarkan.

"Kondisi itu yang akhirnya membuat pertanggungjawaban kita semrawut, karena tidak akan mungkin 2-3 bulan kita kejar, apalagi yang namanya fisik," tutupnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) selalu bekerja secara terburu-buru di akhir tahun. Entah ada kesengajaan atau tidak.

"Memang (pemprov) menunggu di detik-detik terakhir, sama seperti kalau kita sudah deadline," katanya.

Karena itu, kata Anas, jangan salahkan masyarakat yang selalu menduga jika pemerintah sengaja memperlambat program.

"Karena dalam situasi yang mepet ini mungkin saja pengawasan yang tidak lagi ketat," ungkapnya.
Lanjut Anas, untuk saat ini kita tidak bisa bercerita tentang kualitas realisasi anggaran dan fisik,

sebab tak akan ada kualitas dalam pengerjaan yang terburu-buru ini.

"Jadi tidak usah bicara kualitas dari proyek atau program karena ini programnya cuma buru target," tutupnya.

HL TRIBUN TIMUR 11 SEPTEMBER 2023. (*)