Pengamat Sebut Serapan Anggaran Pemprov Sulsel Hanya Buru Target: Tak Ada Kualitas
Rendahnya serapan anggaran Pemprov Sulsel di akhir triwulan ketiga ini membuat seluruh program harus dikerjakan secara cepat.
Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Sakinah Sudin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rendahnya serapan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) di akhir triwulan ketiga ini membuat seluruh program harus dikerjakan secara cepat.
Tahun ini, Pemprov Sulsel memiliki APBD sebesar Rp.10.071.896.004.759 dan baru terealisasi sebanyak Rp.5.273.842.897.503 atau 52,36 persen.
Hal ini membuat beberapa program hanya mencari target saja, tanpa mempertimbangkan kualitasnya.
Apalagi program fisik yang masih berada di angka 53,29 persen.
Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin Anas Iswanto mengatakan, hal ini bukanlah sesuatu yang baru karena terus berulang tiap tahunnya.
"Kok bisa berulang lagi?, Sedangkan kalau anggaran itu tertahan, itu akan menggangu aktivitas perekonomian," kata Anas Iswanto, Minggu (10/9/2023).
"Dan apa yang terjadi, nanti di akhir-akhir anggaran baru di rapel semua," imbuhnya.
Menurutnya, namanya dana yang datang tiba-tiba datang seperti itu, hanya mengejar target saja.
"Kalau sudah mengejar target kita tidak usah berbicara kualitas. Sangat kita sayangkan," ungkapnya.
Tentunya, kata dia, masyarakat akan selalu berpikir Pemprov Sulsel sengaja menahan anggaran sehingga nanti di akhir tahun baru digencarkan.
"Kondisi itu yang akhirnya membuat pertanggungjawaban kita semrawut, karena tidak akan mungkin dua sampai tiga bulan kita kejar, apalagi yang namanya fisik," jelasnya (*)
Husniah Talenrang Fokus Bentuk Struktur Hingga Ranting |
![]() |
---|
PAN Sulsel Mau 3 Besar |
![]() |
---|
Mutasi 314 ASN Luwu Utara Disoal, Akademisi IPDN Soroti Etika Birokrasi |
![]() |
---|
Komandoi LPMD Sulsel, Era Digitalisasi KAHMI Sulsel di Tangan Asri Tadda |
![]() |
---|
KONI Sulsel Bakal Alihkan Lokasi Pembukaan Porprov 2026 dari Wajo ke Bone, Ada Apa? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.