Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin

51 OPD Pemprov Sulsel Diminta Menghadap Pj Gubernur Sulsel, Pertanyakan Serapan Anggaran Rendah

Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin akan memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemprov Sulsel.

Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Sukmawati Ibrahim
Tribun Timur
Pj Sekda Pemprov Sulsel Andi Muhammad Arsjad saat menjelaskan serapan anggaran di tiap OPD, Kamis (7/9/23)  

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin akan memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Dari 51 OPD, sebanyak a26 OPD belum mencapai 50 persen serapan anggarannya. 

Bahkan beberapa yang masih berada di bawah 20 persen.

Sebut saja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulsel Andi Muhammad Arsjad, mengatakan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Bahaddin sudah memerintahkan dirinya untuk melakukan monitoring evaluasi (monev).

"Jadi pak Gubernur akan memanggil seluruh kepala OPD untuk menanyakan apa masalahnya, dimana kendalanya, apa yang harus dilakukan," katanya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (7/9/23) siang.

Baca juga: Alasan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Dijuluki Broery dari Bone, Ada Kisahnya. . .

Menurutnya, keterlambatan penyerapan anggaran terjadi karena adanya perubahan kelembagaan sehingga mempengaruhi pada proses penyusunan anggaran.

"Jadi kita harap bisa di percepat lagi. Artinya apa yang menjadi kendala," ungkapnya.

Dia hanya berharap, di penghujung triwulan ketiga ini, para kepala OPD mampu untuk mencapai target-target yang telah diberikan.

"Jadi kita harap ada akselerasi dari teman-teman OPD," singkat Arsjad. 

Bahtiar Soroti Serapan Anggaran 26 OPD di Bawah 50 Persen

Sebanyak 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum capai 50 persen dari serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di tahun ini.

Memasuki akhir triwulan ketiga, Pemprov Sulsel baru merealisasikan setidaknya 50,98 persen.

Dari nilai anggaran Rp10 Triliun, yang terealisasi baru mencapai Rp5,13 Triliun.

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, mengatakan akan mengevaluasi seluruh OPD yang memiliki serapan rendah.

"Iya nanti kita evaluasi dan bicarakan, apa yang membuat dia tidak bergerak, kita harus cek dulu," katanya di hari pertama masuk kantor, Rabu (6/9/23) siang.

Apalagi, pengelolaan anggaran menjadi prioritas utama dalam masa jabatannya sebagai Pj Gubernur Sulsel kali ini.

"Karena anggaran pemda harus kita pastikan bergerak apalagi sudah masuk triwulan ketiga, anggaran itu stimulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," ungkapnya.

Menurutnya, Sulsel tidak memiliki banyak perusahaan swasta yang besar, tidak sama seperti daerah lainnya yang memiliki banyak perusahaan swasta.

Seperti Batam yang dimana banyak perusahaan swasta didalamnya yang mampu menggerakkan ekonomi daerah.

"Ketika daerah swasta tidak terlalu besar, maka andalan kita untuk menggerakkan ekonomi adalah APBD," tuturnya.

"Nah kalau APBD tidak bergerak, bagaimana bisa menggerakkan ekonomi," tutup Bahtiar Baharuddin

Pj Gubernur Bahtiar Prioritas Tangani Stunting di Sulsel

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin langsung mendapat beban utang sebanyak Rp 2 triliun peninggalan periode Andi Sudirman Sulaiman.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel meminta Pj Gubernur Sulsel mengatasi utang yang jumlahnya cukup fantastis tersebut.

Seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif saat diwawancarai, Selasa (5/9/2023).

Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulsel itu pun berharap kepada Pj Gubernur Sulsel yang baru saja dilantik, agar bisa melunasi utang-utang pemprov.

Selain itu, program-program yang belum dituntaskan Andi Sudirman Sulaiman segera direalisasikan.

"(Harapannya agar) menuntaskan Utang 2022- 2023, utang PEN, utang DBH, dan utang pekerjaan yang tidak terbayar (sejak) 2021-2022," kata Syaharuddin Alrif, Selasa (5/9/2023) pukul 12.44 Wita. 

Artinya, kurang lebih 2 jam Bahtiar Baharuddin dilantik menjadi Pj Gubernur Sulsel, DPRD Sulsel sudah menyinggung soal utang peninggalan Andi Sudirman Sulaiman. 

Orang berbeda, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Andi Irwadi Natsir juga menyinggung soal utang pemprov.

"Paling utama, menuntaskan program-program prioritas serta penyelesaian beberapa utang Pemprov Sulsel," kata Andi Irwadi Natsir.

Ia juga berharap agar kehadiran Bahtiar bisa melanjutkan program-program pembangunan pemerintahan sebelumnya yang belum tuntas.

"Harapan kita kepada gubernur baru, tentu kita mengharapkan kehadiran beliau memberikan kesejukan, kedamaian dalam mengelola pemerintahan," tandasnya

Meski langsung dapat beban bayar utang, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin bakal fokus memprioritaskan penanganan stunting dalam masa kerjanya kali ini.

Tak tanggung-tanggung, Bahtiar Baharuddin akan meniru sistem yang digunakan Kabupaten Sumedang.

Hanya dari jarak 3 tahun, Kabupaten Sumedang berhasil menurunkan angka stunting dari 32 persen menjadi 7 persen.

Hal ini rencananya akan di terapkan di Sulsel untuk mengatasi stunting yang ada.Pj Gubernur Sulsel Bahtiar, mengatakan dirinya sudah berbincang dengan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulsel Andi Muhammad Arsjad sebelumnya.

"Saya kemarin bilang sama pak sekda, ada aplikasi stunting di Indonesia yang bagus, namanya Sumedang, itu di apresiasi oleh presiden," katanya, Rabu (6/9/23) siang."Kalau bisa kita duplikasi aja gitu, supaya kita bisa deteksi seluruh penduduk sulsel saat ini," sambungnya.

Menurutnya, tahun ini sudah memasuki era teknologi yang dimana semua perangkat daerah harusnya berbasis teknologi.

"Tahun ini kita harus menggunakan basis teknologi termasuk gizi jangan sampai ada di daerah kita ada yang busung lapar, itu tidak boleh, kita harus pastikan itu," ungkapnya.

Anggaran dari stunting juga akan dipastikan ada, agar seluruh kegiatan yang menyangkut soal stunting bisa berjalan dengan baik.

"Soal stunting, harus di pastikan anggarannya ada, ada yang kerjakan dan terkendali serta terkelola dengan baik," tutupnya. (*)
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved