Headline Tribun Timur
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Fokus Anggaran Pemilu 2024
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr Bahtiar Baharuddin, resmi menjabat Pj Gubernur Sulsel.
Bahtiar menegaskan, di Sulsel dia hanya sementara.
Hanya menjalankan tugas sementara dan tidak ada cita-cita politik.
“Tidak ada kepentingan politik pribadi, jadi hanya mengantarkan pemimpin 2024,” ujarnya.
Pesan DPRD
Menyambut kedatangan Pj gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel kembali mengungkit utang Pemprov Sulsel senilai Rp1,2 triliun.
Utang tersebut peninggalan Andi Sudirman Sulaiman yang mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Sulsel pada Selasa (5/9/2023).
Sesuai catatan DPRD Sulsel, utang Rp1,2 triliun itu merupakan utang Program Pemulihan Ekonomi (PEN), Dana Bagi Hasil (DBH), dan utang pekerjaan proyek yang belum terbayar sejak tahun 2021-2022.
Wakil Ketua II DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif, berharap Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, melunasi utang tersebut.
"Harapannya agar (Pj gubernur) menuntaskan utang 2022- 2023, utang PEN, utang DBH, dan utang pekerjaan proyek yang tidak terbayar sejak 2021-2022," kata Syaharuddin Alrif, Selasa (5/9/23).
Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulsel ini juga berharap agar Bahtiar menuntaskan program-program yang belum diselesaikan Andi Sudirman Sulaiman.
Kemudian, Syahar berharap kepada Bahtiar agar mengembalikan posisi ASN yang diberhentikan oleh Andi Sudirman.
"Merecovery posisi ASN yang dinonjob dan ada beberapa demosi. Supaya ASN tidak trauma dan biarkan fokus bekerja untuk menjalankan program pemerintah Sulsel agar masyarakat Sulsel bisa merasakan manfaat," ujar Syaharuddin Alrif.
Hal senada dikatakan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Andi Irwadi Natsir.
"Paling utama, (Pj gubernur) menuntaskan program-program prioritas serta penyelesaian beberapa utang Pemprov Sulsel," kata Andi Irwadi Natsir.
Ia berharap kehadiran Bahtiar memberikan kesejukan dan kedamaian dalam mengelola pemerintahan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.