Blak-blakan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Sebut Ada 129 Masalah di Pemprov, Termasuk Utang Rp1,2 T

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dituntut menyelesaikan berbagai masalah di lingkup Pemprov Sulsel.

Itu benarkan Bahtiar Baharuddin usai melakukan kunjungan ke Kantor DPRD Sulsel, Rabu (6/9/2023) siang.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri ini mengaku bahwa pertemuannya bersama jajaran anggota dewan, hampir dua jam.

Dalam diskusi itu, kebanyakan anggota dewan mengungkap soal masalah yang terjadi di lingkup Pemprov Sulsel.

Seperti utang Dana Bagi Hasil (DBH), utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), utang pekerjaan yang tidak terbayar.

Baca juga: Sejak Muda Jadi Kebanggaan! Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Orang Pertama di Kampungnya Lolos STPDN

Baca juga: Disinggung Lanjutan Proyek Stadion Mattoanging, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar: Jangan Gas Dulu Bos

Hingga banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tiba-tiba diberhentikan dan dimutasi.

"Saya baru bicara satu jam setengah di seluruh fraksi, kurang lebih 129 persoalan, salah satunya itu (utang)," kata Bahtiar di kantor DPRD Sulsel.

Terkait masalah tersebut, Bahtiar mengaku bakal membahasnya bersama pihak-pihak terkait.

"Nanti kita akan bicarakan lagi, tidak mungkin langsung diselesaikan. Intinya saya minta dukungan, hal-hal yang baik kita lakukan," katanya.

Pj Gubernur kelahiran 16 Januari 1973 Kabupaten Bone ini berjanji bakal bekerja semaksimal mungkin.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari membenarkan soal banyaknya permasalahan di lingkup pemprov.

Politisi Partai Golkar itu juga berharap agar program-program yang belum terealisasi, dapat ditangani Pj Gubernur Sulsel baru.

"Termasuk utang yang menjadi kewajiban Pemprov Sulsel, itu harus juga direalisasikan," kata Andi Ina.

Terkait jumlah utang pemprov, Andi Ina belum menyebut berapa besarannya.

Tetapi, Andi Ina mengaku bakal membahasnya bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel.

"Karena yang pasti Pj Gubernur Sulsel ini akan konsen untuk terkait dengan penyelesaian utang itu," katanya.

DPRD Kompak Singgung Utang Pemprov Sulsel Rp 1,2 Triliun

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel kembali mengungkit utang Pemprov Sulsel.

Utang yang dianggap mencapai 1,2 Triliun itu merupakan utang peninggalan peninggalan Andi Sudirman Sulaiman.

Utang tersebut pun kini dibebankan kepada Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.

Dari catatan DPRD Sulsel, utang 1,2 triliun itu masing-masing dari utang Program Pemulihan Ekonomi (PEN), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga utang pekerjaan proyek yang belum terbayar sejak tahun 2021-2022.

Hal itu dibenarkan, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif saat diwawancarai, Selasa (5/9/2023).

Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulsel itu pun berharap kepada Pj Gubernur Sulsel yang baru saja dilantik, agar bisa melunasi utang-utang pemprov.

Selain itu, program-program yang belum dituntaskan Andi Sudirman Sulaiman segera direalisasikan.

"(Harapannya agar) menuntaskan Utang 2022- 2023, utang PEN, utang DBH, dan utang pekerjaan yang tidak terbayar (sejak) 2021-2022," kata Syaharuddin Alrif, Selasa (5/9/2023) pukul 12.44 Wita. 

Artinya, kurang lebih 2 jam Bahtiar Baharuddin dilantik menjadi Pj Gubernur Sulsel, DPRD Sulsel sudah menyinggung soal utang peninggalan Andi Sudirman Sulaiman.

Orang berbeda, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Andi Irwadi Natsir juga menyinggung soal utang pemprov.

"Paling utama, menuntaskan program-program prioritas serta penyelesaian beberapa utang Pemprov Sulsel," kata Andi Irwadi Natsir.

Ia juga berharap agar kehadiran Bahtiar bisa melanjutkan program-program pembangunan pemerintahan sebelumnya yang belum tuntas.

"Harapan kita kepada gubernur baru, tentu kita mengharapkan kehadiran beliau memberikan kesejukan, kedamaian dalam mengelola pemerintahan," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe merincikan tumpukan utang Pemprov Sulsel.

Menurutnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman disebutnya meninggalkan utang tinggi.

"Tahun ini kita memperoleh limpahan utang dari 2022 senilai Rp 1.2 T. Itu adalah limpahan utang terbesar selama pemerintahan ini," kata Ni'matullah Erbe, Jumat (4/8/2023) malam.

Jumlah ini diakui menjadi limpahan utang terbesar di pemerintahan.

Bahkan, limpahan utang ini lebih tinggi dibandingkan saat masa Covid-19.

Akibat utang tersebut, APBD 2023 pun disebut menanggung beban besar.

Sebab utang ini termasuk jangka pendek yang harud dibayarkan.

"Itu artinya APBD 2023 menanggung beban besar yang tidak dibicarakan waktu ditetapkan. Berarti akan ada uang APBD 2023 ini untuk membayar utang itu," kata Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.(*)