Pemkot Makassar Bakal Surati KASN, Izin Lelang Enam Jabatan Lowong, Rencana Dibuka Bulan Ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lelang Jabatan Tinggi Pratama (JPT) lingkup Pemerintah Kota Makassar segera dibuka.

Badan Kepegawaian dan Pengelolaan SDM Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar akan bersurat meminta izin lelang kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Kepala BKPSDMD Makassar Akhmad Namsum mengatakan, surat tersebut rencananya akan dikirim pekan ini.

"Alhamdulilah tidak lama lagi kita akan mengusul semoga pekan ini kita bersurat minta izin di KASN untuk lakukan seleksi JPT," ucap Akhmad Namsum, Selasa (5/9/2023).

Jika dalam waktu dekat ini Pemkot mendapat izin, maka September ini juga pendaftaran lelang jabatan akan dibuka.

Sebelumnya pada 21 Agustus lalu, ia juga telah melakukan konsultasi ke Wali Kota Makassar Danny Pomanto terkait mekanisme yang akan dilakukan dalam proses lelang jabatan nantinya.

Mantan Kepala Dinas Pertanahan itu mengatakan berdasarkan petunjuk wali kota, Lelang Jabatan bakal dilaksanakan pada September ini.

Timsel diisi oleh lima orang. Antara lain perwakilan dari internal Pemkot Makassar, akademisi, perwakilan masyarakat, pemerintah provinsi, dan perwakilan media. 

Ada enam jabatan lowong yang akan diisi melalui mekanisme lelang jabatan.

Diantaranya posisi Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Namsum menegaskan, lelang jabatan eselon II ini dilakukan terbuka asal memenuhi persyaratan. 

"Siapapun sepanjang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, bisa mengikuti lelang jabatan," tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, selain lelang jabatan, evaluasi pejabat di tataran lurah juga akan dilakukan.

Mutasi dan pelantikan pejabat eselon III dan IV dijanjikan pada September ini, setelah gelaran F8.

Danny Pomanto telah mengantongi nama-nama lurah yang akan dicopot.

"Semua saya catat lurah-lurah yang tidak perform (tidak bagus performanya:red)," ucap Danny Pomanto beberapa waktu lalu.

Beragam catatan penilaian terhadap lurah-lurah tersebut, mulai dari ketaatannya dalam menuntaskan persoalan sampah dan kebersihan, terkait itu dilaporkan langsung oleh tim Pakandatto'.

Kemudian dilihat bagaimana keseriusannya dalam memaksimalkan fungsi kontainer di setiap kelurahan.

Danny juga menilai komitmen lurah dalam mewujudkan program lorong wisata.

Banyak lurah yang tidak mampu menghidupkan lorong wisata, tidak memberikan inovasi untuk meningkatkan aktivitas di lorong-lorong wisata.

"Lorong wisata juga masuk dalam evaluasi, kalau dilihat sebenarnya lorong wisata bagus, cuman tidak ada tembusan inovasi, tidak semangat yang saya lihat, yang semangat hanya 1 atau 2 (lurah) saja," tegas Danny.

Kata Danny, sekira 40 persen lurah yang dianggap tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Hanya saja, ia masih memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kerja-kerjanya sebelum pergeseran dilakukan.

Terkait lurah-lurah yang telah diproses oleh BKPSDMD Makassar hingga Agustus ini sudah lima lurah yang dijatuhi hukuman disiplin berat.

Antara lain Lurah Antang, Parangtambung, Bongaya, Baraya, dan Buakana. (*)