Pemprov Sulsel Bantah Tak Diskusi dengan Warga soal Reklamasi Pulau Lae-lae

Laporan Wartawan Tribun Timur, Renaldi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bantah tudingan tidak berdiskusi dengan warga terkait reklamasi Pulau Lae-lae.

Hal itu ditegaskan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulsel, M Ichsan Mustari, disela-sela unjuk rasa warga Pulau Lae-lae di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (4/9/2023).

"Bagaimana ceritanya tidak didiskusikan bersama. Saya kira itu saya tidak mungkin mengatakan kita berdebat, jadi tidak mungkinlah," katanya.

Menurutnya, proses reklamasi tersebut didahului dengan Analisis dampak lingkungan (Amdal).

"Amdal itu diskusi dengan masyarakat sekitar. Mungkin itu bisa diperiksa kalau memang itu tidak sesuai prosedur," ungkapnya.

"Dan ini reklamasi Lae-lae kan masih amdal," sambungnya.

Ichsan bercerita, saat ingin mendiskusikan Amdal tersebut dengan kelompok masyarakat, ada beberapa warga yang melarangnya untuk bersosialisasi.

Baca juga: Andi Sudirman Diarak ke CPI, Warga Lae-Lae Unjuk Rasa di Kantor Gubernur

"Ada kelompok masyarakat melarang untuk masuk ketemu, gimana ceritanya?" ujarnya.

Pelarangan tersebut pada dua bulan lalu saat dia dan timnya sedang ingin mendiskusikan amdal tersebut dengan warga.

Dikatakan, reklamasi Pulau Lae-lae justru menguntungkan warga.

"Masyarakat mengatakan bahwa dengan adanya reklamasi nanti bahkan masyarakat itu tidak sejahtera. Justru terbalik," katanya.

Menurutnya, Pemprov Sulsel melakukan hal tersebut agar destinasi wisata yang ada di Kota Makassar dapat tercipta.

"Dan masyarakat sekitarnya bisa diberdayakan. Tidak lebih dari itu," ungkapnya.

Ichsan menegaskan Pemprov Sulsel tak mungkin akan mengkhianati masyarakat Pulau Lae-Lae.