Andi Sudirman Diarak ke CPI, Warga Lae-Lae Unjuk Rasa di Kantor Gubernur

Laporan Wartawan Tribun Timur, Renaldi Cahyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ratusan warga Pulau Lae-lae melakukan unjuk rasa di kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Jl Urip Sumohardjo, Kota Makassar, Senin (4/9/2023) siang.

Sayangnya, saat warga pulau yang berjarak sepelemparan batu dari bibir pantai Losari ini berdemo, kondisi kantor gubernur sedang sunyi.

Sebab, sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari pangkat terendah hingga sekretaris provinsi berada di Center Point of Indonesia (CPI) mengikuti acara pelepasan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel.

Masa jabatan Andi Sudirman sebagai Gubernur Sulsel berakhir Selasa (5/9/23).

Sebagai bentuk apresiasi kepada pria yang dijuluki gubernur Andalan sesuai akronim namanya, seluruh ASN pemprov, guru dan siswa SMA di Kota Makassar mengikuti pawai dengan mengarak Andi Sudirman dari kantor gubernur ke CPI di Jl Metro Tanjung Bunga.

Ratusan warga Lae-lae hanya diterima oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulsel, M Ichsan Mustari. Itupun hanya di pintu gerbang keluar kantor gubernur.

Warga Lae-lae menuntut Pemprov Sulsel membatalkan rencana reklamasi pesisir pulau berpenghuni sekitar 2000 jiwa ini.

"Karena (reklamasi) berdampak buruk terhadap masyarakat, jadi kami meminta Gubernur Sulsel untuk membatalkannya," kata Rian Buron, warga Lae-lae yang diwawancarai di sela aksi unjuk rasa.

Dikonfirmasi terpisah, Pengabdi Bantuan Hukum LBH Makassar, Hasbi Assidiq, mengatakan hari ini mereka kembali menggelar unjuk rasa karena bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Andi Sudirman Sulaiman.

Tujuannya untuk mengingatkan gubernur selanjutnya agar tetap menghentikan proses reklamasi di Pulau Lae-lae.

Hasbi menjeslakan, sejak awal proyek reklamasi tersebut, perencanaannya tidak pernah melibatkan warga untuk musyawarah.

Yang dilakukan pemprov hanya sosialisasi tanpa meminta pendapat dan persetujuan warga.

Padahal, lanjut Hasbi, warga Pulau Lae-lae terdampak langsung dengan adanya reklamasi tersebut.

“Salah satu dampak utamanya adalah wilayah tangkap ikan warga Laelae yang mayoritas nelayan makin berkurang,” ujar Hasbi.

Unjuk rasa warga Pulau Lae-lae ini mendapat simpati pengguna jalan karena tidak sampai menimbulkan kemacetan.

Mereka juga tidak sampai melakukan aksi bakar ban yang menjadi ciri khas unjuk rasa di Makassar.

Hingga aksi selesai, tidak terjadi pula insiden saling dorong antar pengunjuk rasa dan Satpol PP yang berjaga di pintu gerbang.

Dikonfirmasi usai aksi unjuk rasa, M Ichsan Mustari mengatakan reklamasi Pulau Lae-lae sudah didiskusikan bersama beberapa warga.

"Bagaimana ceritanya tidak didiskusikan bersama, itu tidak mungkin. Tidak mungkinlah tidak didiskusikan," katanya.

Bahkan, lanjut Mustari, proses reklamasi didahului dengan analisis dampak lingkungan (amdal).

"Amdal itu didiskusikan dengan masyarakat sekitar. Mungkin itu bisa diperiksa kalau memang tidak sesuai prosedur. Dan ini reklamasi Lae-lae, kan masih amdal," sambungnya.

Ichsan bercerita, saat ingin mendiskusikan amdal tersebut dengan kelompok masyarakat, ada beberapa warga yang melarangnya untuk bersosialisasi.

"Ada kelompok masyarakat melarang untuk masuk ketemu, gimana ceritanya?" tanya Ichsan.

Kejadian perlarangan tersebut, lanjut mantan Kadis Kesehatan Sulsel ini, terjadi dua bulan lalu di Pulau Lae-lae, saat dia dan timnya ingin mendiskusikan amdal tersebut dengan warga.

Menurut Ichsan, reklamasi Pulau Lae-lae dapat menguntungkan warga.

Hanya saja terjadi miskomunikasi antara warga setempat dengan PT Yasmin selaku pengembang.

"Masyarakat mengatakan bahwa dengan adanya reklamasi nanti masyarakat itu tidak sejahtera. Justru terbalik," kata Ichsan.

Tujuan Pemprov Sulsel melakukan reklamasi untuk membangun destinasi wisata di Kota Makassar.

"Dan masyarakat sekitarnya bisa diberdayakan. Tidak lebih dari itu," ungkapnya.

Ichsan menegaskan, Pemprov Sulsel tak mungkin mengkhianati masyarakat Pulau Laelae.

Informasi beredar, reklamasi pesisir Pulau Lae-lae untuk menyambung pulau tersebut dengan kawasan CPI yang saat ini menjadi landmark baru Kota Makassar.

Warga Lae-lae menduga, jika proyek ini diteruksan mereka akan digusur atau direlokasi dari pulau yang telah mereka huni selama puluhan tahun.