Elektabilitas Cak Imin Rendah tapi Motif Anies Baswedan dan Nasdem Pilih Muhaimin Usai 'Buang' AHY

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebuah kejutan politik pada pekan ini, Anies Baswedan, bakal Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada Pemilu 2024, menggandeng Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai bakal Cawapres.

Keputusan ini menjadi perbincangan hangat karena elektabilitas Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, tercatat berada di papan bawah dalam sejumlah survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga.

Hasil survei dari beberapa lembaga menunjukkan bahwa tingkat keterpilihan Wakil Ketua DPR RI itu berada di kisaran 1 persen, bahkan kurang.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang sempat menjadi salah satu kandidat cawapres yang paling kuat untuk Anies Baswedan, memiliki elektabilitas yang justru melampaui Muhaimin.

Keputusan Anies Baswedan untuk menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya menunjukkan bahwa ia mungkin melihat nilai tambah dalam kerjasama ini di luar hasil survei elektabilitas.

Baca juga: Anies Baswedan Akhirnya Buka Mulut soal Dirinya Pengkhianat, Mari Konsentrasi Lakukan Perubahan

Dalam politik, sering kali faktor-faktor lain seperti basis pemilih, dukungan partai, dan aliansi politik memiliki peran yang signifikan dalam menentukan pasangan calon.

Situasi ini akan terus menjadi sorotan dalam perjalanan menuju Pemilu 2024, dan akan menarik untuk melihat bagaimana dinamika politik selanjutnya akan memengaruhi elektabilitas dan dukungan bagi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Survei Litbang Kompas periode 27 Juli-7 Agustus 2023, misalnya, merekam elektabilitas Cak Imin sebesar 0,4 persen.

Sedangkan angka elektoral AHY sebesar 5,1 persen.

Baca juga: Survei Calon Presiden 2024: Elektabilitas Anies Semakin Tertinggal dari Prabowo dan Ganjar

Lalu, survei Indikator Politik Indonesia periode 20-24 Juni 2023 memperlihatkan, elektabilitas Muhaimin hanya 0,8 persen, terpaut jauh dari AHY yang tingkat keterpilihannya mencapai 11,4 persen.

Lantas, mengapa Anies justru memilih Muhaimin ketimbang AHY?

Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, menduga, penunjukan Muhaimin sebagai pendamping Anies tak lepas dari besarnya suara PKB.

Baca juga: Hasil Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Melesat Sejak Januari, Kini 51 Persen

Menurut survei terbaru Litbang Kompas, PKB mengantongi elektabilitas 7,6 persen.

Angka tersebut menempatkan PKB di urutan ketiga partai dengan elektabilitas terbesar setelah PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, melampaui Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Selain itu, pemilih PKB mayoritas datang dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yang tersebar di Jawa Timur, wilayah yang belum dikuasai oleh Anies.

Oleh karenanya, Ari menduga, dengan menggandeng Muhaimin, Anies berharap mampu menambal suaranya yang lemah di wilayah tersebut.

“Saya menganggap langkah Nasdem menggaet Cak Imin sebagai pendamping Anies tidak terlepas dari potensi suara tapal kuda di Jawa Timur dan basis-basis PKB di mana pun berada,” kata Ari kepada Kompas.com, Jumat (1/9/2023).

Selain itu, Ari menduga, Nasdem memanfaatkan situasi politik terkini, di mana Muhaimin dan PKB merasa terancam karena Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) merapatkan barisan ke koalisi pendukung Prabowo Subianto.

Sebab, dengan bergabungnya Golkar dan PAN, peluang Cak Imin menjadi cawapres Prabowo semakin kecil, lantaran harus bersaing dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang disodorkan oleh PAN.

“Saya anggap sebagai spekulatif politik, Nasdem memanfaatkan betul suasana kebatinan Cak Imim dan PKB yang merasa terbuang usai Golkar dan PAN merapat serta menguatnya nama Erick Thohir sebagai cawapresnya Prabowo,” ujar pengajar Universitas Indonesia tersebut.

Problematik

Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam.

Dengan menggandeng Muhaimin, Anies disebut hendak menghapus citra politik identitas yang melekat di dirinya.

Sayangnya, kata Umam, mesin politik Nahdliyin setahun terakhir kadung dioptimalkan untuk “menjual” habis Prabowo, yang mulanya berkoalisi dengan PKB, ke para kiai sepuh dan simpul-simpul pesantren.

Di bawah komando PKB dan Cak Imin, para kiai sepuh terlanjur mengarahkan dukungan buat Prabowo.

“Maka hal itu akan sangat merepotkan mesin politik PKB,” kata Umam kepada Kompas.com, Jumat (1/9/2023).

Selain itu, lanjut Umam, dengan rekam jejak Anies yang dianggap mengeksploitasi politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017, sulit bagi kalangan Nahdliyin mengubah haluan dukungan.

“Artinya, langkah politik Anies agak berat untuk recover elektabilitas. Jangan sampai salah perhitungan,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Wacana duet

Adapun kabar duet Anies-Muhaimin pertama kali diungkap oleh Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, nama Cak Imin ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Katanya, keputusan itu diambil secara sepihak oleh Surya Paloh setelah ia bertemu dengan Muhaimin di markas Nasdem di Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Pernyataan Lengkap Sekjen Demokrat soal Muhaimin Cawapres Anies Baswedan: Dipaksa, Pengkhianatan

“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Demokrat pun mengaku dipaksa menerima keputusan itu.

Partai bintang mercy tersebut menilai, penunjukan Muhaimin sebagai cawapres merupakan bentuk pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Riefky bahkan mengeklaim, pada 14 Juni 2023 lalu, Anies sebenarnya sudah menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024.

Namun, tiba-tiba saja situasi berubah drastis.

“Pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” ucap Riefky.

Surya Paloh pun telah angkat bicara terkait ini.

Dia bilang, duet Anies-Muhaimin belum resmi, meski ia tak menampik kemungkinan tersebut.

“Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir itu belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Kita tunggu perkembangan 1-2 hari ini,” katanya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis (31/8/2023).(*)