DPR Semprot Lagi Menteri Desa, Bumdes dan Fungsi Pendamping Desa Dipertanyakan

TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady ingatkan Kemendes PDTT agar memanfaatkan anggaran di tahun 2024 yang berkurang dari Rp3 triliun menjadi Rp2,7 triliun.

Hal tersebut disampaikannya ketika rapat kerja dengan Kemendes PDTT di Ruang Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (29/8/2023) lalu.

Ia meminta agar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) mengoptimalkan bantuan permodalan Bumdes.

“Kenapa itu yang saya tekankan, karena Bumdes ini mampu menggerakan ekonomi desa, walaupun skala ekonominya kecil. Tetapi, kalau seluruh desa bergerak dan menggerakkan ekonomi desa, jauh lebih bagus untuk mendongkrak ekonomi nasional,” kata Hamka.

“Ada dua pokok yang diinginkan masyarakat desa itu adalah desa wisata dan bumdes. Apabila itu dioptimalkan saya yakin dan percaya pertumbuhan ekonomi bisa meningkat secara regional maupun nasional,” ujarnya menambahkan.

Legislator Partai Golkar Dapil Sulsel I itu juga mempertanyakan fungsi pendamping desa yang memakan anggaran sekitar Rp1,695 triliun.

Oleh karena itulah, lanjutnya, membuat program bantuan fisik untuk membangun desa terhambat.

“Nanti saya akan mencari dan memburu apa output daripada pendamping desa itu. Sampai sejauh mana keberhasilan pendamping desa dengan biaya sebanyak itu. Seluruh Indonesia berapa banyak, apakah itu efektif? Kita harus lihat outputnya seperti apa,” katanya.

“Ini yang harus kami kritisi, bukan untuk menghalangi, tapi saya juga tidak mau mengatakan tidak ada manfaatnya pendamping desa. Harus ada ukuran keberhasilannya seperti apa. Karena, kita melihat anggarannya cukup besar,” jelasnya.

Hamka B Kady berharap pendamping desa harus melakukan langkah-langkah strategis agar dapat mengoptimalkan pendanaan untuk kepentingan desa.

“Di dana desa yang jumlahnya Rp1 miliar. Itu sudah ada di dalamnya itu ada pembangunan infrastruktur ketahanan pangan,” katanya.

“Misal, jalan tani, itu bisa dibangun. Irigasi yang mendukung ketahanan pangan bisa dianggarkan untuk dana desa, sehingga tidak berharap dari kementerian desa,” Hamka menambahkan.(*)