Serapan Anggaran Pemkot Makassar Terkecil Indonesia, Bersaing dengan Sorong, Pembelaan Danny Pomanto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar menjadi kota dengan realisasi belanja APBD 2023 terkecil dari seluruh kota se Indonesia.

Data tersebut berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini.

Posisi Makassar berada di urutan terakhir dengan realisasi 21,93 persen dari 74 Pemkot se Indonesia.

Urutan kedua realisasi anggaran terkecil ialah Kota Subulussalam dengan persentase realisasi 25,30 persen.

Kemudian disusul oleh Kota Sorong 26,15 persen.

Realisasi anggaran pemerintah kota terbesar diraih oleh Kota Bitung dengan jumlah 61,16 persen.

Kemudian peringkat kedua dengan realisasi belanja terbesar yakni Kota Sukabumi 50 persen, dan Kota Prabumulih di urutan ketiga tertinggi dengan persentase 49,62 persen.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, ia telah mendapat informasi tersebut dari Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi pada Kamis (10/8/2023) lalu 

"Iya saya dikirimkan data oleh Ibu Wawali soal realisasi dan serapan anggaran kita, termasuk yang terbawah. Padahal sebelumnya sudah menggembirakan karena masuk posisi lima besar," ucap Danny Pomanto.

Kata Danny, realiasi belanja Pemkot sekarang ini sudah diangka 30 persen lebih. 

Pemkot lambat melakukan updating data sehingga itulah yang dimasukkan pemerintah pusat dalam laporan realiasi anggaran seluruh pemerintah kota.

"Kemungkinan juga karena lambat di-update progresnya, jadi data lama yang dimasukkan ," ungkap Danny.

Danny menyampaikan, Pemkot Makassar tahun ini menggenjot kegiatan melalui belanja e-katalog.

Hanya saja, kekurangannya pelaksana kegiatan atau penyedia jasa banyak yang tidak mengambil uang muka dari kegiatan yang dilaksanakan. 

"Jadi, kami mendorong agar pelaksana kegiatan untuk segera menggunakan anggaran yang sudah disiapkan Pemkot Makassar. Karena dari sisi realisasi fisik sebenarnya sudah tinggi. Namun penyerapan anggarannya masih rendah," tuturnya.

Danny mengatakan, pihaknya terus mendorong seluruh organisasi perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar untuk melaksanakan semua kegiatan yang telah dijadwalkan sesuai target.

Penyerapan anggaran yang tidak maksimal akan menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi kepala OPD terkait.

"Ini saya panggil semua kepala OPD. Saya kumpulkan, minta mereka laporkan bagaimana progres kegiatan mereka, seperti apa penyerapan anggarannya," tandas Danny.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan, serapan anggaran hingga 7 Agustus lalu  mencapai 31,96 persen.

Lima OPD dengan realisasi belanja tertinggi yakni Dinas Perikanan dan Pertanian 48,88 persen, Satpol PP 48,82.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 46,22 persen, Dinas Pemadam Kebakaran 45,56 persen, dan Dinas Pendidikan 45,50 persen.

Sementara lima OPD dengan realisasi belanja terendah diantaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 12,62 persen, Dinas Pemuda dan Olah Raga 13,74 persen.

Dinas Komunikasi dan Informatika 14,83 persen, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14,83 persen, serta Dinas Pekerjaan Umum 15,48 persen.

Menurutnya, jika dilihat dari realisasi anggaran menggunakan e-katalog, penyerapan memang terlihat masih rendah.

Itu karena kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan e-katalog tidak mengenal panjar.

"Sebenarnya, Makassar termasuk daerah yang tercepat realisasinya. Namun kalau menghitung realisasi yang menggunakan metode e-katalog, kekurangannya tidak ada meneenal uang panjar," katanya.

"Mungkin modalnya besar. Jadi mereka berpikir sekalian kegiatannya diselesaikan dulu baru uangnya diambil," sambungnya. (*)