Timsel Zona 2 Jamin Sosok Calon Anggota Bawaslu di Sulsel Berintegritas

Masalah transparansi data Sebelumnya, Bawaslu RI resmi mengadukan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Aduan ini terkait terbatasnya akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) selama 3 bulan tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) berlangsung.

Karena keterbatasan ini, Bawaslu kesulitan mengawasi dokumen pencalonan bakal caleg.

"Aduan dari Bawaslu disampaikan ke DKPP kemarin, Senin (7/8/2023) sore," ujar anggota DKPP RI, Dewa Raka Sandi, ketika dikonfirmasi pada Selasa (8/8/2023).

Sebagai informasi, pendaftaran bacaleg sudah dibuka sejak 1 Mei 2023.

Dokumen pendaftaran itu sudah sempat diverifikasi tahap pertama, dengan hasil 85-90 persennya belum memenuhi syarat.

Dokumen pendaftaran itu kemudian sudah rampung diperbaiki oleh partai politik dan diverifikasi untuk kali kedua oleh KPU.

Hasilnya berbalik 180 derajat, di tingkat DPR RI, 83,84 persen bakal caleg dinyatakan memenuhi persyaratan. Kini, KPU sedang merancang Daftar Calon Sementara (DCS), sebuah tahapan sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang tak bisa lagi diganggu-gugat.

Selama itu pula, Bawaslu tak bisa leluasa melakukan pengawasan karena terbatasnya akses Silon.

Para pimpinan Bawaslu RI telah berulang kali mengeluh soal terbatasnya akses Silon sebab kemampuan mereka mendapatkan temuan pelanggaran tergantung pada data yang dibuka KPU.

Rahmat Bagja pernah menyebutkan bahwa para pengawas pemilu hanya diberi akses 15 menit terhadap Silon.

Terpisah Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menganggap bahwa dalam tahapan pencalegan ini, hubungan hukum yang ada hanyalah antara KPU dan partai politik sebagai pihak yang mendaftarkan bacaleg.

Ia juga berdalih bahwa KPU harus berhati-hati memberi akses Silon kepada pihak di luar KPU dan partai politik, karena sistem informasi itu memuat sejumlah data yang dianggap data pribadi.(*)