Pakar Kebijakan Publik: Harga Elpiji di Indonesia Tak Realistis

BHS juga menyoroti situasi di Malaysia, di mana perusahaan milik negara, Petronas, tidak memiliki monopoli.

Semua penyuplai bahan bakar di Malaysia, termasuk Shell dan Petron, menjual gas kepada masyarakat dengan harga yang sama seperti yang diberlakukan oleh Petronas.

Di Malaysia, elpiji ukuran 16kg hanya digunakan oleh usaha mikro makanan di kedai-kedai kecil di pasar tradisional, serta pedagang kaki lima.

Namun, untuk pemukiman rakyat, jaringan gas telah mencakup hingga ke pelosok, dengan harga yang jauh lebih terjangkau daripada elpiji.

Sistem ini hanya mengenakan biaya layanan, sementara penggunaan gas tidak dibatasi.

Di Indonesia, situasinya berbeda. Hampir 100 persen pemukiman masih belum terjangkau oleh jaringan gas, yang menyebabkan masyarakat masih mengandalkan tabung elpiji untuk kebutuhan rumah tangga.

BHS mengungkapkan bahwa meskipun jaringan gas telah dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda, hampir tidak ada manfaatnya di banyak perumahan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Medan.

Jaringan gas saat ini di Indonesia baru mencapai kurang dari 1 persen dari total jumlah rumah penduduk di negara ini.

Padahal, Indonesia adalah salah satu penghasil gas terbesar di Asia, dan bahkan negara-negara seperti China, Jepang, Korea, dan Singapura juga memperoleh pasokan gas dari Indonesia.

"Yang ironis adalah manajemen Pertamina dan PGN di bawah naungan Kementerian BUMN dan ESDM tampaknya gagal dalam menyediakan infrastruktur jaringan gas yang diperlukan di perumahan dan industri di Indonesia. Hal ini tentu berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Bahkan lebih menyedihkannya lagi, tabung elpiji 3kg yang kini hampir tidak mendapatkan subsidi juga sulit ditemukan di banyak daerah. Ini akan sangat merugikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tutup BHS.(*)