2 Putra Bone 1 Putra Palopo Calon Pj Gubernur Sulsel Ditetapkan DPRD, Segera Diusulkan ke Kemendagri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- DPRD Sulsel menetapkan tiga usulan nama calon Pj Gubernur Sulsel Senin (7/8/2023) malam ini.

Hingga malam hari ini DPRD Sulsel menggelar rapat pimpinan di DPRD Sulsel.

DPRD Sulsel berencana menggelar rapat paripurna menetapkan tiga usulan nama tersebut pada Selasa (8/8/2023).

Selanjutnya tiga usulan nama itu nantinya dikirim ke Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan pertimbangan.

Informasi yang dihimpun Tribun-Timur.com, tiga nama itu yakni Bahtiar, Abdul Rivai Ras, dan Aswanto.

Hingga berita ini diterbitkan Tribun-Timur.com masih mengonfirmasi kebenaran nama-nama ini kepada pimpinan DPRD Sulsel.

Adapun rekam jejak ketiganya yakni Bahtiar adalah putra kelahiran Bone 16 Januari 1973.

Latar belakangnya adalah birokrat.

Abdul Rivai Ras adalah tokoh kelahiran Bone 24 September 1967.

Latar belakangnya adalah jenderal militer.

Adapun Aswanto adalah tokoh kelahiran pria kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan, 17 Juli 1964

Latar belakang Aswanto adalah akademisi ilmu hukum.

Profil ketiganya

1. Bahtiar

Bahtiar, pria kelahiran Bone 16 Januari 1973.

Ia pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1992.

Kemudian, Bahtiar mulai menggeluti dunia kepemerintahan saat ia menempuh Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri pada 1995.

Bahtiar merupakan sosok yang tak merasa cukup dengan ilmunya, khususnya kepemerintahan.

Sehingga, Bahtiar terus melanjutkan pendidikannya hingga ia berhasil meraih gelar Doktoral Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran pada 2013.

Lama berkiprah sebagai birokrat di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa san Politik, sebelum berubah menjadi Dirjen Polpum. Bahtiar sempat menjadi Direktur Organisasi Massa. 

Di sini, Bahtiar adalah sedikit birokrat yang terlibat intensif perumusan berbagai Rancangan Undang-Undang Politik dan Kepemiluan, RUU Pemilu, Pilkada dan aturan terkait Pemekaran Daerah Otonom Baru. Setelah lama di balik layar, kiprah Putra asli Sulsel mulai mencuat di level nasional sejak menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri pada tahun 2018. 

Dari Kepuspen karier Bahtiar terus menanjak dan dipercaya Mendagri Tito Karnavian menjadi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.

Lama bersinggungan dengan organisasi massa menjadikan Bahtiar dikenal sebagai birokrat yang punya kemampuan membangun komunikasi dengan jajaran internal pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Namanya cukup disegani dari kalangan politisi DPR di Senayan, ormas, LSM sampai aktivis budaya. 

Pembawaan yang kalem dan santai, tetapi tak meninggalkan ketegasan dalam hal prinsip, membuat para koleganya dari kalangan sarjana, praktisi dan ilmuwan ilmu pemerintahan mendaulat Bahtiar Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.

Pengalaman Bahtiar semakin lengkap. Pengalamannya menjadi Pj Gubernur Kepulauan Riau, membuat Bahtiar dianggap sangat layak untuk mendapat amanat menduduki kursi Pj Gubernur Sulawesi Selatan, untuk ikut membagi pengalaman di pemerintahan demi kemajuan kampung halaman.

Riwayat Pendidikan

1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1991 - 1992)

2. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (1995)

3. Insititut Ilmu Pemerintahan (2000)

4. Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran (2008)

5. Doktoral Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran (2013).

Riwajat Jabatan

1. Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol (2010)

2. Kabag Perundang -Undangan, Setditjen Polp um (2015)

3. Plt. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016)

4. Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016)

5. Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Neger i (2018)

6. Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Um um (2019)

7. PJs. Gubernur Kepulauan Riau ( 2020)

8. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2020 - Sekarang)

2. Rivai Ras

Abdulah Rivai Ras juga siap memimpin Sulsel jika memang diamanahkan jadi Pj.

"Saya inikan prajurit, tentu siap mengabdi di mana dan kapanpun. Yang penting bagi saya sesuai perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku," kata dia.

Dikutip dari Wikipedia, Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, MM., MS., M.Si. (lahir 24 September 1967) adalah seorang perwira tinggi TNI-AL.

Sejak 26 Juni 2023 mengemban amanat sebagai Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam.

Rivai Ras, merupakan alumni Universitas Hasanuddin tahun 1992.

Dia juga merupakan alumnus Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) tahun 2010, dan lulusan pendidikan Perwira Prajurit Karier (PA PK) ABRI Angkatan I/tahun 1993.

Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Staf Khusus Panglima TNI.

Ia juga merupakan Dosen Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI hingga saat ini.

Dosen dan Ketua Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) Periode 2013-2016.

Dan Ketua Pengurus Pusat Bidang Pertahanan dan Industri Strategis Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Masa Bhakti 2021-2024.[3]

Selain itu, Rivai adalah salah satu pelopor dan pendiri UNHAN RI serta penerima penghargaan Tanda Jasa Medali Kepeloporan di bidang pendidikan pertahanan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono.

Riwayat Pendidikan

Pendidikan UmumS1 Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Hasanuddin (1992)

S2 Manajemen Stratejik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (2000)

S2 Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia (2001)[5]

S2 Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Universitas Indonesia (2003)

S3 Ilmu Politik (Politik Kebijakan Pertahanan), Universitas Indonesia (2010)

3. Prof Aswanto

Dikutip dari Kompas.com, Aswanto berlatar akademisi ilmu hukum dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Aswanto bukan orang baru di MK.

Dia menjabat sebagai satu dari sembilan hakim konstitusi sejak 2014.

Tahun 2019, dia kembali terpilih sebagai hakim MK yang diusulkan oleh DPR.

Merujuk pada aturan masa jabatan hakim konstitusi yang baru, sedianya Aswanto menjabat hingga Maret 2029.

Dalam jabatan struktural, Aswanto juga pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua MK sejak April 2018 hingga September 2021.

Sebelum menjadi hakim konstitusi, pria kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan, 17 Juli 1964 ini lama berkecimpung di bidang pendidikan.

Dilansir dari laman resmi MK RI, Aswanto menuntaskan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, pada 1986.

Dia lantas melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 1992.

Gelar S3 Aswanto raih dari Universitas Airlangga pada 1999.

Selain itu, tahun 2022, Aswanto juga mengantongi gelar diploma Kedokteran Forensik dan Hak Asasi Manusia dari Institute of Groningen State University, Belanda.

Kiprah Aswanto di dunia pendidikan diawali dengan menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Kariernya moncer hingga berhasil menjadi Dekan Fakultas Hukum di universitas tersebut selama 2010-2014.

Selain di Universitas Hasanuddin, Aswanto juga pernah mengajar di program S2 Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Makassar.

Tahun 2014 menjadi masa awal Aswanto menjabat sebagai hakim konstitusi.

Lima tahun setelahnya, dia kembali terpilih sebagai hakim MK usulan DPR bersamaan dengan terpilihnya Wahiduddin Adams.

Aswanto dan Wahiduddin dipilih dari sebelas calon hakim yang mengikuti proses seleksi secara terbuka.