Jusuf Kalla: Mau Jadi Ketum Golkar? Siapkan Setengah Triliun

JAKARTA, TRIBUN - Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Jusuf Kalla, menyebut butuh modal ratusan miliar untuk bisa menduduki posisi ketua umum sebuah partai di Indonesia.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla saat memberi pemaparan dalam seminar bertajuk 'Anak Muda untuk Politik' di Gedung DPR RI, Senin (31/7/23).

JK mulanya menceritakan proses dirinya terjun ke dunia politik.

Saat terjun di politik, Jusuf Kalla meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Saya tinggalkan pengusaha, apa boleh buat, kalau jadi menteri tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya," kata Jusuf Kalla

Lantas, ia pun mengungkit jabatan-jabatan yang pernah ia emban mulai dari organisasi, perusahaan, hingga politik.

JK juga menyinggung jabatan Ketum Golkar yang pernah diembannya pada periode 2004-2009. Kala itu, ia menjadi Ketum usai terpilih jadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

JK menyebut posisi Ketum Golkar biasanya diisi oleh pimpinan negara.

Dengan posisi sebagai wakil presiden, JK mengaku biaya yang digelontorkan menjadi Ketum Golkar saat itu kecil.

Kondisi itu, kata dia, sangat berbeda dengan hari ini. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar hari ini sangatlah tinggi.

"Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang, anda mau jadi ketua Golkar jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," katanya.

Hal itu, kata JK, tak hanya terjadi di Golkar, melainkan hampir pada seluruh partai politik di Indonesia. Kecuali partai yang pendirinya masih ada.

"Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar. Kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang, wah. Jadi itulah," kata Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu.

Baca juga: 38 Ketua DPD Golkar Tak Mau Airlangga Diganti, Serukan Tolak Munaslub Beringin, Ada Taufan Pawe

Isu Munaslub

Partai Golkar belakangan ini dilanda isu munaslub yang digulirkan beberapa senior partai tersebut.

Mereka menilai elektabilitas Golkar jelang 2024 dalam kondisi gawat.

Namun, isu itu ditepis Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan mengumpulkan 38 Ketua DPD Golkar di Bali.

Dalam pertemuan itu, para Ketua DPD I Golkar se-Indonesia itu menyatakan menolak isu munaslub.

Sama dengan sikap para Ketua DPD I Golkar, Jusuf Kalla juga menegaskan menolak wacana Munaslub Partai Golkar untuk mengevaluasi kepemimpinan Airlangga Hartarto.

JK menilai munaslub hanya akan menurunkan marwah partainya yang akan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.

JK kemudian mengingatkan agar keputusan soal pencalonan presiden maupun arah koalisi Golkar sepenuhnya diserahkan kepada Airlangga yang telah diberikan mandat lewat munas.

"Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar," kata JK.

Ia juga mengingatkan agar semua kader bersatu. JK menilai perpecahan di internal Golkar hanya akan menyulitkan partai mencapai target di Pemilu.

”Bersatu aja belum tentu menang apalagi tidak bersatu dan tidak ada yang bilang mengangkat suara Golkar dalam kondisi ini kita semua orang sudah menetapkan pilihan-pilihannya sebenarnya," kata JK.

Menurut JK, semua kader mestinya bisa memahami posisi Airlangga sebagai ketua umum. Dia tak ingin Golkar terus dilibatkan dalam posisi sulit dalam menghadapi pemilu 2024.

"Berikanlah karena Airlangga sudah diberikan mandat, jangan Golkar dilibatkan situasi yang sulit, jadi siapapun harus memahami itu," kata JK.

Wakil Presiden RI dua kali itu juga tidak setuju dengan wacana munaslub ingin mengevaluasi Airlangga.

Dia mengaku memahami posisi Golkar sebagai partai yang dekat dengan kekuasaan sehingga arah koalisi maupun dukungan capres tak bisa sekonyong-konyong langsung bisa diputuskan.

Namun, dia tetap menganggap bahwa kondisi demikian tidak sehat. Sebab, partai tak bisa mengambil keputusan secara independen.

"Ini secara demokratis ini berbahaya kalau begini, partai sendiri tidak mandiri seperti itu. Nah, apabila partai diganggu makin kacau politik ini," kata JK.

Baca juga: Momentum Genting Partai Golkar Hingga Muncul Isu Munaslub Dongkel Airlangga Hartarto

Secara pribadi JK masih berharap Airlangga bisa maju menjadi calon wakil presiden (cawapres). "Saya kira itu harapannya, untuk masuk dalam cawapres," kata JK.

JK mengaku tak tahu menahu mengenai proses internal Partai Golkar menentukan arah koalisi, termasuk pengusungan capres dan cawapres untuk pilpres 2024.

"Ya ini saya baca negosiasi-negosiasi terus sekarang ini. "Saya sendiri tidak terlibat tidak mengetahui banyak isi negosiasi," ujarnya. 

Golkar Sulsel Tegaskan Ajakan Idrus Marham Tak Ngaruh

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham, salah satu tokoh senior Golkar yang berusaha menumbangkan Airlangga Hartarto melalui munaslub.

Usaha itu dilakukan dengan mengajak para Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia melakukan munaslub.

Politisi kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan, 14 Agustus 1962 itu, memaparkan empat alasan sehingga munaslub harus dilakukan.

Pertama, kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar periode 2019-2024 tidak maksimal.

Kedua, Airlangga seolah-olah masih mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi untuk berada di pucuk pimpinan Golkar.

Ketiga, Airlangga Hartarto hanya menjadikan Golkar untuk kepentingan pribadinya, bukan fokus memenangkan Golkar di Pemilu 2024.

Keempat, ada kasus (korupsi) yang mengaitkan nama Airlangga dan itu sangat memberatkan Partai Golkar.

“Di samping itu, Airlangga dinilai mempengaruhi seluruh kader dengan seolah-olah masih mendapatkan dukungan dari Jokowi,” ujar Idrus Marham beberapa waktu lalu.

Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng, mengatakan semua pernyataan Idrus Marham sudah terbantahkan melalui pertemuan di Bali pada Minggu (30/7/2023) malam.

“Pertemuan (Ketua DPD Golkar se-Indonesia) bahwa tidak ada yang menginginkan adanya munaslub," kata Marzuki Wadeng, Senin (31/7/2023).

Menurutnya, sebanyak 38 Ketua DPD I Golkar provinsi se-Indonesia sepakat memberikan kepercayaan penuh kepada Airlangga Hartarto dan menolak adanya munaslub.

"Tidak ada pengaruhnya (Idrus Marham soal munaslub). Semua ketua Golkar menolak seruan beliau soal wacana munaslub," katanya.

Menurutnya, meski Idrus Marham politisi Golkar kelahiran Sulsel, tetapi semua kader beringin di Sulsel tidak mengikuti arahan ataupun ajakan Idrus Marham.

"Kami tidak pernah bertemu dengan beliau (Idrus Marham). Apalagi membahas soal wacana munaslub. Dan saya pertegas, 24 ketua DPD II di Sulsel kompak mendukung Airlangga Hartarto," tandasnya.

"Dalam waktu dekat, DPD I Golkar Sulsel akan melakukan pertemuan dengan 24 DPD Golkar se-Sulsel untuk membahas hasil pertemuan di Bali," tandasnya.

HL TRIBUN TIMUR 1 AGUSTUS 2023. (*)