Tegas! Bupati Minta Polisi Usut Tuntas Pungli Pengurusan KK, KTP dan Lainnya di Disdukcapil Wajo

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah terdengar di telinga Bupati Wajo, Amran Mahmud.

Ia pun dengan tegas meminta aparat kepolisian dalam mengungkap dugaan kasus pungli terhadap pengurusan administrasi di capil.

Seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lainnya. 

"Tentu kami mendukung penuh aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan atas dugaan itu," ujarnya kepada Tribun-Timur.com, Sabtu (8/7/2023).

Kapolres Wajo, AKP Fathur Rachman mengaku telah menginstruksikan personelnya untuk melakukan langkah serius.

"Saya sudah perintahkan untuk dilidik terlebih dahulu dan mengambil keterangan  serta mengumpulkan bukti-bukti," jelasnya.

Pihaknya menegaskan, sanksi atas perbuatan itu jelas sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 79A.

"Jika terbukti, kami tentu profesional dalam menyelesaikan kasus ini," tegasnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Wajo, AKP Theodorus Echeal Setiyawan menegaskan, dugaan praktik pungli di Disdukcapil Kabupaten Wajo tidak bisa dibiarkan.

"Saat ini belum ada laporan resmi yang masuk. Namun kami sudah menerima informasi aduan dan itu pasti kita tindak lanjuti," ujarnya kepada Tribun-Timur.com, Jumat (7/7/2023).

Olehnya itu, ia mempersilahkan masyarakat yang merasa dirugikan atas praktik tersebut untuk segera melapor ke aparat kepolisian.

Menurut informasi, beberapa laporan dugaan modus yang digunakan oknum pegawai Disdukcapil Kabupaten Wajo untuk menjalankan praktik pungli.

Salah satu warga Andi Arham mengaku kecewa atas pelayanan Disdukcapil Kabupaten Wajo.

"Biar kita antre dari pagi kalau tidak ada orang dalam, berkas pasti lambat diproses," kata Arham.

Warga lainnya, Aan mengaku sudah antri dari pagi tapi berkasnya tak kunjung diproses.