Ada Apa, PPP Ancam Sanksi 2 Kader Anggota DPRD Palopo

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Dua legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD Kota Palopo Muh Mahdi dan Darmawati melawan perintah partai.

Larangan menghadiri rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-21 Palopo diabaikan keduanya.

Mahdi maupun Darmawati tetap hadir dalam paripurna yang digelar di gedung baru DPRD Palopo, Jl Ratulangi, Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, Palopo, Minggu (2/7/2023).

Ketua DPC PPP Palopo, Hadir Basir mengatakan bahwa kedua legislatornya melanggar perintah partai.

Selain itu, keduanya juga melawan perintah Fraksi Partai Golkar tempat keduanya bergabung di DPRD.

"Kedua anggota PPP yang tergabung dalam Fraksi Golkar dalam etika politik telah melakukan pelanggaran sesuai instruksi dari Partai Golkar," kata Haidir Basir, Selasa (4/7/2023).

Haidir Basir mengatakan PPP melarang kadernya menghadiri paripurna karena menolak pembangunan kantor DPRD baru.

"Saya anggap bahwa yang bersangkutan melanggar instruksi partai yang secara tegas menginstruksikan kepada anggota Fraksi Golkar untuk tidak hadir di acara paripurna di gedung baru DPRD yang telah menolak pembangunannya," ujar dia.

Partai sendiri lanjut Haidir Basir akan membicarakan hal ini secara internal.

Kemungkinan kedua legislator akan mendapat sanksi.

"Sebagai anggota PPP, sebelumnya secara lisan saya juga sudah sampaikan kepada yang bersangkutan, tapi mereka tidak mengindahkannya. Kami akan bicarakan di Internal partai," imbuh dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-21 Kota Palopo digelar di gedung baru DPRD Palopo, Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (2/7/2023).

Paripurna mengangkat tema "Maju, Inovatif dan Berkelanjutan" dilaksanakan setelah peresmian kantor baru DPRD Palopo.

Walikota Palopo, Judas Amir menyinggung halus 14 anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat itu.

Judas Amir menyampaikan bahwa Sekretariat DPRD Palopo sudah di gedung baru berdasarkan surat keputusan Walikota Palopo.