Pendaftaran CPNS Kemenkumham untuk Lulusan SMA, Penjaga Tahanan Wanita dan 9 Formasi Lain

TRIBUN-TIMUR.COM - Pendaftaran CPNS Kemenkumham untuk lulusan SMA, lengkap syarat dan jumlah formasi.

Syarat dan formasi CPNS 2023 untuk Lulusan SMA yang berpotensi lulus di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sebelum pendaftaran resmi dibuka, calon pendaftar CPNS sebaiknya sudah menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan serta mengetahui cara login ke SSCASN.

Para calon pegawai negeri yang tertarik untuk mendaftar CPNS 2023 kini memiliki pertanyaan terkait persyaratan yang berlaku.

Berikut ini adalah bocoran mengenai formasi CPNS 2023 untuk lulusan SMA, persyaratan yang harus dipenuhi, serta jadwal pembukaan pendaftaran di situs sscasn.bkn.go.id.

Pemerintah telah mengumumkan bahwa rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka pada bulan September tahun ini.

Untuk mendaftar, calon peserta dapat mengakses tautan pendaftaran CPNS 2023 yang akan tersedia, dan terdapat beberapa formasi prioritas yang dapat dipilih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang dalam proses finalisasi untuk menetapkan formasi rekrutmen CPNS 2023.

"Pada bulan September 2023, kami akan menetapkan formasi tersebut terlebih dahulu," ujar Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin (12/6/2023).

Anas juga telah melaporkan rencana rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) tahun 2023 kepada Presiden RI, Joko Widodo, yang diperkirakan akan mencapai total 1.030.751 orang.

Dalam rekrutmen CPNS 2023 ini, pihaknya akan berupaya untuk merekrut tenaga non-ASN sekaligus memberikan kesempatan kepada lulusan baru atau fresh graduate.

"Kami memahami adanya keluhan dari lulusan baru ini, mereka tidak ingin terus menjadi honorer.

Mereka juga ingin memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, kami akan menyediakan formasi dan melaporkannya kepada Presiden untuk evaluasi lebih lanjut," jelasnya.

Anas juga menjelaskan bahwa dari total formasi yang tersedia, 80 persen akan diperuntukkan bagi tenaga non-ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sementara itu, sisanya sebanyak 20 persen akan dialokasikan bagi lulusan baru, terutama mereka yang memiliki keahlian di bidang digital.