Dirjen PHU: Mina adalah Pokok Soal Haji Modern

TRIBUN-TIMUR.COM - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief (48), mengungkap penyelenggaraan ibadah haji, tahun-tahun mendatang, kian menantang dan bakal sarat kontroversi publik.

Tantangan itu berupa perubahan kebijakan otoritas haji Arab Saudi pascaPandemi COVID-19, kian besarnya peran sektor swasta dalam penentuan tarif layanan, proyek ekspansi Haramain, serta kebijakan dalam negeri.

Dari rentetan tantangan itu, jelasnya, maktab atau tenda pondokan di Mina tetap jadi pokok soal klasik.
"Pokok soal operasi haji modern itu sejak dulu ya, di Mina," kata Hilman di kantor urusan haji Indonesia Daker Madinah, Arab Saudi.

Mina adalah kawasan syariat rukun wajib haji.

Area ini dikenal sebagai Kota 100 ribu tenda tahunan.

Hal itu diingatkan Hilman di hadapan sekitar 320 petugas haji Daker Madinah, usai zikir dan istighozah pelepasan migrasi tugas PPIH Daker Madinah ke Mekah.

Hadir antara lain, Sekjen Kemenag Nizar Ali, Direktur Pangelolaan Dana Haji & Siskohat Jaja Jaelani, Kepala PPIH Daker Madinah Zaenal Muttaqin, 12 kepala seksi, dan 7 kepala sektor PPIH Madinah.

Menurut, Hilman aksebilitas area di Mina, bukan persoalan operasional haji Indonesia belaka.

Itu juga muskilah tahunan pemerintah Arab dan jamaah haji dari seluruh dunia.

Otoritas haji Indonesia beberapa kali meminta relokasi maktab dan tenda-tenda di Mina.

Namun jawaban kementerian haji Arab, "Kalau Indonesia berubah, itu sama saja mengubah maktab seluruh negara,."

Mina memang soal klasik haji.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dunia, kuota haji Indonesia, selalu terbanyak.

Tahun ini 229 ribu.

Kuota sebelum pandemi, mencapai 231 ribu.