Bawaslu Makassar Sebut Ada Kader Parpol Parlemen Coba Main Curang di Pemilu 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar, Abdillah Mustari mengatakan, ada salah satu bakal caleg berupaya melakukan kecurangan di Pemilu 2024 mendatang.

Abdillah menjelaskan, upaya salah satu kader partai parlemen itu mengintervensi sejumlah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Makassar.

Di mana, Dapil 5 Makassar meliputi pemilih dari Kecamatan Mamajang, Mariso, Tamalate (Mamarita).

"Dari hasil verifikasi Bawaslu Makassar, memang ada upaya bakal caleg ini untuk menggiring penyelenggara memihak kepadanya. Bisa saja pengaturan orang di Tempat Pemungutan Suara (PPS) dan bisa juga ajakan untuk dipilih," kata Abdillah Mustari saat ditemui di kantornya, Selasa (20/6/2023).

Mulanya, adanya indikasi kecurangan pemilu kemudian dilaporkan salah satu organisasi kemasyarakatan ke Bawaslu Makassar.

Hingga kemudian, Bawaslu Makassar segera menindaklanjuti dengan menghadirkan sejumlah petugas PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dimintai keterangan.

"Kami sudah meminta keterangan kepada 8 anggota PPS dan terbukti mereka terlibat. Delapan petugas penyelenggara Pemilu ini ikut dalam pertemuan bersama bacaleg itu," katanya.

Atas dasar itu, Bawaslu Makassar menyimpulkan, sebanyak 8 anggota PPS terbukti telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

"Ini jelas-jelas melanggar aturan, mereka telah melanggar sumpah janji dan pakta integritas sebagai petugas PPS," ungkapnya.

Ia pun mendesak KPU Makassar untuk segera memberikan sanksi tegas kepada petugas penyelenggara Pemilu yang terlibat.

Salah satu usulan sanksi yang dilayangkan adalah pemecatan secara tidak hormat.

Abdillah Mustari berharap kepada masyarakat jika menemukan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh bacaleg atau petugas penyelenggara pemilu, segera melaporkan ke Bawaslu.

"Pemilu 2024 ini kita harus kawal. Karena, semuanya berproses untuk masyarakat dan untuk mengamankan idealisme masyarakat. Masyarakat sebagai pemberi amanah dan masyarakat harus turut mengawasinya," harapnya.(*)