Komisi V DPR RI Ingatkan PT Angkasa Pura I Soal Proyek Bandara Sultan Hasanuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyentil PT Angkasa Pura I terkait lambatnya progres pembangunan perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar.

Sejauh ini, proyek yang digarap sejak 2019 itu baru menyentuh progres 65,06 persen.

Hal tersebut pun dianggap jauh dari ekspektasi dan perencanaan.

Sebab, proyek penambahan kapasitas ini ditargetkan bisa dioperasikan pada 2024.

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady menyebut Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ini merupakan pintu gerbang Indonesia Timur.

Sehingga, tidak elok apabila wajah bandara ini dibiarkan mangkrak pembangunannya.

"Masalah bandara saya sampaikan solusinya. Ini bandara pintu gerbang Indonesia Timur tidak elok kalau begitu terus. Apa masalahnya sehingga tidak selesai? Oktober 2024 itu akan selesai. Janjinya," kata Hamka B Kady, Jumat (16/6/2023).

Politisi senior partai Golkar itu menyodorkan sejumlah solusi agar proyek ini selesai tepat waktu sesuai yang telah dijanjikan.

Salah satu letak persoalannya adalah masalah pendanaan.

"Kalau memang kesulitan uang, silahkan ajukan ke Kementerian BUMN untuk bantu pendanaan. Kan Angkasa Pura ini BUMN. BUMN ini sudah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan berupa penanaman modal negara Rp57,9 triliun. Tapi dia masih mampu," ujarnya.

Hamka B Kady mengatakan upaya itu alternatif terakhir yang bisa ditempuh.

Hanya saja, Angkasa Pura cukup likuid dan kapabel dalam hal keuangan.

"Parkirnya juga susah. Sampai berantem orang," Hamka B Kady menambahkan.(*)