Menelisik Urgensi Subsidi untuk Kendaraan Listrik

Oleh:
Musdalifah
Mahasiswi Tinggal di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Kendaraan listrik dianggap sebagai terobosan terbaru di era teknologi saat ini.

Keberadaanya sebagai solusi atas melimpahnya emisi karbon yang dihasilkan dari pembuangan gas kendaraan bermotor.

Emisi karbon berdampak pada perubahan iklim dan pemanasan global. Dengan dalih pengurangan emisi karbon, pemerintah menggencarkan penggunaan mobil dan motor listrik untuk masyarakat.

Keseriusan pemerintah dibuktikan dengan pemberian subsidi untuk pembelian unit kendaraan listrik.

Sebagaimana disampaikan Arifin Tasrif selaku Menteri SDM, subsidi kendaraan listrik sudah jelas nilainya dan diambil dari dana APBN (kompas.com 18/02/2023).

Mobil listrik mendapatkan subsidi sebesar Rp80 juta per unit, sedangkan motor listrik Rp8 juta per unitnya. Sudah tepatkah pemberian subsidi tersebut?

Di sisi lain masih banyak persoalan terkait transportasi masyarakat yang belum diatasi. Begitu pula hal-hal yang perlu dibenahi dan mendesak untuk diberikan solusi. Subsidi kendaraan listrik bisa dikatakan jauh dari kebutuhan mendesak masyarakat.

Salah Sasaran

Jumlah dana APBN yang digelontorkan untuk subsidi kendaraan listrik cukup fantastis. Padahal banyak subsidi untuk masyarakat yang justru dibatasi atau bahkan dicabut.

Misalnya saja pembatasan subsidi listrik, pupuk untuk pertanian, minyak goreng, BBM sampai gas LPG yang digadang-gadang akan dibatasi di tahun 2024.

Padahal bagi masyarakat kecil kenaikan harga pada komoditas tersebut semakin menyengsarakan rakyat. Subsidi yang diberikan untuk kendaraan listrik bisa jadi tidak tepat sasaran, hanya menyasar orang kaya. Kendaraan listrik yang notabene memang ‘mahal’, hanya dijangkau oleh masyarakat kelas atas.

Terkait dengan pengurangan emisi karbon memang perlu untuk diperhatikan. Kendaraan listrik menjadi salah satu alternatif pengurangan emisi karbon. Harganya yang mahal hanya mampu dibeli masyarakat kalangan atas.

Pemberian subsidi tak memberikan perubahan berarti. Subsidi tersebut sejatinya hanya menguntungkan orang-orang kaya saja.

Masalah transportasi negeri ini masih banyak yang mendesak untuk diatasi. Pembangunan jalan tol berbayar digencarkan, sementara masih banyak jalan yang rusak. Jalan vital yang dilewati masyarakat perlu untuk segera diperbaiki.