Empat Kantor Hukum Berbeda Dampingi Kasus Korupsi PDAM Makassar Haris YL dan Irawan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Empat kantor hukum berbeda mendampingi kasus korupsi Perusahaan Daerah Air Minum yang menyeret mantan direktur Haris Yasin Limpo dan mantan direktur keuangan Irawan.

Kasus itu, telah menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Makassar, Jl RS Kartini, Makassar, Senin (15/5/2022) siang.

Terdakwa Haris Yasin Limpo dan Irawan yang ditahan di Lapas Kelas I Makassar, hadir melalui aplikasi zoom.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Hendri Tobing yang juga wakil ketua Pengadilan Negeri Makassar.

Jaksa Penuntut Umum yang hadir, Muh Yusuf, Abdullah dan Kamaria.

Dalam sidang itu, sejumlah anggota tim pengacara Haris Yasin Limpo dan Irawan hadir.

Para terdakwa didakwa melanggar primair pasal 2 (1) Jounto Psl 18 UU Tipikor, Jounto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jounto Pasal 64 (1) KUHP.

Subsider perbuatan terdakwa melanggar Psl 3 Jounto Psl 18 UU Tipikor jounto Psl 55 (1) ke-1 KUH, Jounto Pasal 64 (1) KUHP.

Tim hukum kedua terdakwa sepakat mengajukan eksepsi setelah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Seperti diungkapkan  pengacara Haris Yasin Limpo, Dr IUR Yasser S Wahab, dari kantor Advokat Yasmin Faizah Yuristiana, yang mengaku akan mengajukan eksepsi atau tanggapan.

"Jadi beberapa dakwan yang tadi kita dengar, ada beberapa hal yang menurut kita surat dakwaan itu belum pantas sebenarnya untuk diajukan," ujar Yasser ditemui setelah sidang 

"Terutama adanya pelanggaran mengenai BUMD sedangkan PDAM Perusahan Daerah," sambungnya.

Eksepsi itu nantinya lanjut Yasser akan dimasukkan beserta permohonan penangguhan penahanan nantinya.

"Tapi lebih jelasnya kami akan kemukakan dalam eksepsi termasuk kami memohon penangguhan penanganan," terang Yasser.

"Yang boleh mengajukan itu adalah terdakwa, maupun keluarganya. Kalau terdakwa kami yang mewakili, kalau keluarganya juga bisa diajukan tapi intinya dua-duanya bisa mengajukan untuk permohonanan," ucapnya.

Dihampiri saat bincang lepas seusai sidang, tim pengacara menyebut ada empat kantor hukum berbeda yang mendampingi kasus itu.

Tiga kantor hukum berada di kubu Haris Yasin Limpo, sementara satunya di kubu Irawan.

"Ada yang delapan orang, ada yang enam sama dua (kubu HYL). Yang satu (kubu Irawan) ada delapan (satu kantor)," ucap perbincangan itu.

Dakwaan JPU 

"Para terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu meengusulkan pembagian laba yang kemudian membayarkan tantiem dan bonus/jasa produksi serta pembayaran asuransi dwiguna jabatan walikota dan wakil walikota," terang Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi.

"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," sambungnya.

Adapun kerugian negara yang ditimbulkan lanjut Soetarmi sebesar 20.318.611.975,60 atau Rp 20 milliar lebih.

"Sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara," bebernya.(*)