Devi Ovianita Bakal Caleg Partai Hanura: Saya Siap Jadi PELAKOR

* pebisnis (25 persen),

* hakim/pengadilan (24 persen),

* presiden/menteri (20 persen),

* LSM (19 persen),

* TNI (8 persen), dan

* pemuka agama (7 persen).

Alvin menuturkan, hasil survei GCB di Indonesia itu setali tiga uang dengan hasil survei di tingkat Asia yang menempatkan anggota legislatif sebagai institusi yang paling dianggap korup.

"Sebenarnya secara umum trennya sejalan dengan hasil di Asia di mana menempatkan parlemen sebagai insittusi publik yang paling korup di Asia," ujar Alvin.

Hasil survei GCB di tingkat Asia menunjukkan 32 persen responden mengangap anggota legislatif sebagai institusi terkorup disusul pejabat pemerintah daerah (30 persen) dan pejabat pemerintahan (26 persen).

Di samping itu, dibandingkan pengukuran GCB 2017, persepsi korupsi seluruh lembaga cukup turun signifikan kecuali persepsi pada pemerintah daerah yang naik 1 persen.

"Kami juga melihat ada tren perbaikan walaupun tidak signifikan di lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan yang kemudian ada perbaikan persepsi walaupun tadi, tidak signifikan cara persentase," kata Alvin.

Adapun survei GCB dilakukan Transparency International Indonesia pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020 dengan melibatkan 1.000 responden rumah tangga yang tersebar di 28 provinsi.

Wawancara dalam survei ini dilakukan menggunakan metode random digital dialing dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen.

Di tingkat Asia, survei GCB juga dilakukan di:

* Jepang,

* Korea Selatan,

* Taiwan,

* China,

* Mongolia,

* Nepal,

* India,

* Bangladesh,

* Maladewa,

* Myanmar,

* Kamboja,

* Thailand,

* Filipinia,

* Malaysia, dan

* Indonesia.(*)