Mahasiswa Papua Bentrok dengan Ormas

Unjuk rasa buruh kali ini bertema"Selamatkan Indonesia dari Cengkraman Oligarki Ekonomi Politik Kapitalisme".

Presiden KSN, Mukhtar, membeberkan tuntutannya.

Pertama, mendesak pemerintah pusat mencabut Undang -Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Kedua, mendesak Gubernur Sulawesi Selatan lebih berpihak dari kepentingan pekerja.

Sebab menurutnya, banyak persoalan-persoalan perburuhan di Sulawesi Selatan belum bisa diselesaikan dengan baik. Khususnya terkait dengan pengawasan.

"Banyak perusahaan yang tidak menjalankan upah minimum tapi kemudian tidak ditindak dengan tegas. Begitupun juga banyaknya perusahaan yang melakukan PHK. PHK terjadi dimana-mana akan tetapi kemudian buruh dikorbankan dan tidak dilindungi," katanya.

"Semestinya pemerintah hari ini baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi berpihak kepada kepentingan buruh minimal menenggakkan Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku," pungkasnya.

Setelah satu jam lebih ditunggu, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari didampingi legislator PKS, Haslinda dan Syamsuddin Karlos dari PAN menemui para buruh.

Mereka didampingi Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib.

Andi Ina Kartika mengatakan harapan buruh Insya Allah akan ditindaklanjuti sesuai yang ada pada kewenangan DPRD Sulsel.

"Insya Allah apa yang menjadi harapan teman buruh akan kami teruskan ke pusat," ujar politisi Golkar ini.

Terkait tuntutan buruh, Andi Ina mengatakan pekan depan akan menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait.

"Insya Allah minggu depan kami sudah menjadwalkan untuk RDP langsung dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadirkan langsung dinas ketenagakerjaan dan biro hukum untuk kita secara bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada pada buruh," tambahnya.

Pendemo Dibebaskan

Polisi Makassar mengamakan delapan orang saat aksi unjuk rasa Hari Buruh, kemarin.