OTT KPK terkait Korupsi Pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sulawesi, Padahal Baru Diresmikan Jokowi
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) di empat lokasi terkait kasus dugaan korupsi jalur kereta api.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/kereta-api-Trans-Sulawesi-1-1242023.jpg){kind=small}
lihat foto
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) di empat lokasi terkait kasus dugaan korupsi jalur kereta api.
Lokasi yang dimaksud meliputi Jakarta, Semarang, Jawa Barat, dan Surabaya.
Sebanyak 25 orang telah diamankan oleh KPK, terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat terkait lainnya, dan pihak swasta.
"Sejauh ini, tim KPK berhasil mengamankan para pihak terkait kasus ini sekitar 25 orang," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (12/4/2023), di Jakarta.
OTT ini terkait dengan dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di DJKA Kemenhub.
"Dugaan korupsinya terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di DJKA Kemenhub," kata Ali Fikri.
KPK juga berhasil menyita sejumlah uang sebagai barang bukti, termasuk miliaran rupiah dan ribuan dolar Amerika Serikat.
"Sebagai bukti permulaan sekitar miliaran rupiah. Ada juga uang sebanyak sekitar ribuan dolar Amerika Serikat," ungkap Ali Fikri.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT kali ini.
Salah satu yang diamankan adalah Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang, Putu Sumarjaya.
Dia terkait dengan kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan tender track layout (Tlo) Stasiun Tegal.
Selain Putu Sumarjaya, KPK juga menangkap sejumlah pihak lainnya di Semarang, yaitu Ani, Yanto, dan Yuni selaku Bendahara Balai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah.
Di Jakarta, KPK juga menangkap sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta, termasuk Muhamad dan Dion selaku unsur swasta, serta Fadly selaku PPK proyek pekerjaan perkeretaapian.
Baru saja diresmikan Jokowi
Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah berencana membangun jalur kereta api Trans Sulawesi secara utuh.
| PDIP Pertanyakan Strategi Jokowi Rayu Presiden China Bangun Whoosh Jika Tak Cari Untung |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/KERETA-CEPAT-WHOOSH-Mantan-Presiden-RI-Joko-Widodo-Jokowi.jpg)
|
|---|
| Banjir dan Macet di Barru, Kapolres: Tak Benar Jalur Terputus, Bupati: Terima Kasih De' |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20251027-Banjir-di-Barru-1.jpg)
|
|---|
| Bus Parkir Picu Kemacetan di Jalan Trans Sulawesi Palopo, Dishub Akui Tak Berdaya karena Alat |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/bus-palopo-bikin-macet.jpg)
|
|---|
| Polemik Jalan Perumahan Subsidi di Maros Berakhir, Balai Kereta Api Buka Akses Alternatif |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/MAROS-Wakil-Bupati-Maros-Muetazim-Mansyur-meninjau.jpg)
|
|---|
| Diduga Terima Suap Rp720 Juta, Bupati Pati Sudewo Bakal Diperiksa KPK Soal Dugaan Korupsi DJKA |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/BUPATI-PATI-Bupati-Pati-Sudewo-memberi-keterangan.jpg)
|
|---|
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/KUR-BRI-Tabel-angsuran-KUR-BRI-November-2025-Program.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Eddy-Army-tengah-Ansori-kiri-dan-Prim-Haryadi-kanan.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/KUR-MANDIRI-Tabel-angsuran-KUR-Mandiri-KUR-Bunga.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Taruna-Ikrara-menerima-kunjungan-pengusaha-Malaysia-dan-China.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Anggota-Komisi-I-DPR-RI-Mayjen-TNI-Purn-TB-Hasanuddin.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.