Nuryadi Bantah Minta Jabatan ke Chaidir Syam, Masa Lalu Bareng PWI Diungkit

TRIBUN-TIMUR.COM - Nuryadi pejabat baru Mal Pelayanan Publik (MPP) Maros membantah telah meminta jabatan dari Bupati Maros, Chaidir Syam.

Kini Nuryadi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di MPP.

Ia menggantikan Andi Rosman yang digeser menjadi Asisten II.

Nuryadi merasa terhina lantaran disebut telah meminta jabatan ke Chaidir Syam.

"Sangatlah tidak etis, tendensius dan cenderung menghina kami secara Pribadi. Istilah saya meminta minta jabatan kepada Bupati sebagai Kadis Sosial dan Kadis PTSP," kata Nuryadi dalam keterangan tertulisnya.

Nuryadi mengaku jabatannya sebagai kepala dinas sudah sesuai aturan.

Baca juga: Harta Kekayaan Nuryadi Pejabat Baru MPP Maros Geser Andi Rosman, Tertinggi saat Jabat Camat

Baca juga: Siapa Nuryadi? Lengserkan Andi Rosman Keluarga Samsan Nganro dari MPP Maros, Klaim Keluarga Chaidir

Dalam regulasi penempatan pejabat tinggi Pratama atau eselon dua itu sudah diatur dalam Undang-undang No 5/2014 tentang ASN dan regulasi terkait lainnya.

"Itu sudah diatur terkait seleksi, Job fit, lelang jabatan yang dilakukan oleh Pansel dari unsur eksternal, seperti akademisi, praktisi dan birokrat senior," kata dia.

"Artinya ada tahapan yang dilalui. Bukan begitu minta jabatan langsung dikasi," kata dia.

Selain itu Nuryadi juga mengklarifikasi soal adanya keluhan penerima bantuan sosial di Kecamatan Maros Baru.

Ia menyebut, masyarakat bisa saja kecewa lantaran tidak mendapatkan bantuan saat Nuryadi menjabat Kepala Dinsos.

"Bahwa adanya masyarakat yang kecewa tidak memperoleh Bansos disaat saay Kadis Sosial memang bisa saja terjadi," kata dia.

Menurutnya, kewenangan penetapan nama penerima bantuan harus sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) .

DTKS merupakan kewenangan penuh Menteri Sosial.

"Sangat tidak bijak kalau mengukur kinerja Kadis Sosial dari sisi itu. Karena hal ini merupakan masalah nasional kalau terkait DTKS," kata dia.

Ia mengklaim, posisi dinsos kabupaten dan kota adalah murni hanya memantau proses penyalurannya saja.

Nuryadi juga membantah keterangan warga Moncongloe yang mengaku dimintai uang tandatangan.

Nuryadi mengklaim, jika istrinya memiliki keluarga besar di Moncongloe.

"Bahwa tuduhan saya pernah menyuruh orang pulang karena uangnya tidak cukup, saat saya masih camat ini juga harus diperjelas," kata dia.

"Karena kami merasa selama ini cukup menjunjung etika sebagai keluarga besar orang Moncongloe dari keluarga besar istri saya," lanjut dia.

Ia menyebut tindakan memungut biaya untuk warga Moncongloe tidak beradab.

"Rasanya tidak beradab jika itu jika kami lakukan. Kecuali kalau terkait nilai pajak, BPHTB, jasa PPAT yang sudah jelas nilai dan ketentuannya dalam peraturan perundangan," kata dia.

Klaim lama bareng PWI

Nuryadi juga mengaku bukan ASN anti kritik.

Ia lima tahun bertugas di Bagian Humas Pemkab Maros.

Saat itu, Nuryadi mengurusi wartawan dari PWI bahkan sampai begadang.

"Saya tidak anti kritik. Sebagai ASN yang lama bertugas di Humas, saya sangat memahami suasana kebatinan teman- teman media apalagi kalau terkait etika jurnalistik. Kurang lebih 5 tahun saya yang mengurusi teman-teman PWI," kata dia.

"Sering begadang bersama teman-teman media dalam rangka menciptakan iklim pemberitaan yang edukatif, konstruktif dan berwawasan," kata dia.

Hanya saja Nuryadi tak menjawab panggilan saat penulis berusaha menghubunginya.

Penulis ingin memastikan kebenaran bantahan tersebut sebelum berita ini diturunkan, Minggu (9/4/2022).

Tiga hari berturut-turut, Nuryadi tak angkat panggilan seluler maupun panggilan WhatsApp.

Pada Jumat lalu, ponsel Nuryadi sempat berdering pada panggilan pertama.

Panggilan kedua, nomor ponselnya tak aktif hingga Sabtu pagi.

Saat pukul 18.36 Wita, hari Sabtu, Nuryadi tak mejawab lagi teleponnya. Panggilan WhatsApp juga tak dijawab.

Penulis kemudian hubungi Nuryadi pakai nomor WA lain, pada Minggu sebelum berita diturunkan, Nuryadi masih belum angkat teleponnya.

Sebelumnya, Nuryadi pejabat Pemkab Maros disebut mengaku keluarga Chaidir Syam.

Karier Nuryadi selama pemerintahan Chaidir Syam cukup mentereng. Ia sudah sudah beberapa kali menduduki jabatan strategis.

Nuryadi adalah mantan Camat Moncongloe yang diangkat jadi kepala dinas oleh Chaidir Syam.

Awal menjabat sebagai Bupati Maros, Nuryadi dimutasi dari jabatnnya sebagai Camat Moncongloe jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Tahun berikutnya, Nuryadi lalu lalu dimutasi jadi Kepala Dinas Sosial.

Saat menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Nuryadi meminta lagi jabatan kepada Chaidir Syam.

Ia ingin menjadi pemimpin di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang membawahi beberapa dinas.

Permintaan itu kemudian dikabulkan oleh Chaidir Syam.

Chaidir Syam lalu menggeser Andi Rosman orang kepercayaan Hatta Rahman.

Andi Rosman kemudian digeser ke jabatan 'parkir' yakini Asisten II.

Hal tersebut dikatakan oleh Alhak seorang aktivis di Maros.

Chaidir Syam melakukan mutasi pejabat tinggi pratama, adminsitrator, fungsional dan kepala sekolah di Ruang Pola Kantor Bupati, Rabu (5/4/2023).

Alhak jauh hari sebelumnya sudah menyampaikan ke Tribun-maros.com, jika Nuryadi telah meminta jabatan Kepala MPP ke Chaidir Syam.

Chaidir Syam sempat ragu karena rekam jejaknya saat jadi camat dan Kepala Dinas Sosial.

"Pak Nuryadi akan geser posisi Andi Rosman di MPP. Dia sudah minta jabatan ke Pak Bupati," kata dia.

Alhak mengakatan, Nuryadi adalah salah satu pejabat 'kesayangan' Chaidir Syam.

Hampir setiap kunjungan Chaidir Syam, Nuryadi hadir mendampinginya.

Kemesraan keduanya pun kerap dipamer di media sosial.

"Saya tidak mengada-ngada. Itu informasi akurat yang saya dapat beberapa waktu lalu. Jika Nuryadi geser posisi Andi Rosman," kata dia.

Saat menjabat sebagai Camat Moncongloe, kinerja Nuryadi dikeluhkan warga.

Pasalnya warga yang mengurus berkas mengaku dipatokkan harga tandatangan.

Warga mengaku diminta pulang, jika uang adminiastrasi tidak sesuai dengan permintaan.

"Saya pernah urus surat-surat tanah, tapi disuruh pulang dulu karena uang yang saya bawa tidak cukup," kata salah satu warga Moncongloe Lappara, ME beberapa waktu lalu.

Bahkan Nuryadi juga sempat berjanji kepada warga Dusun Ballapati, untuk membangun tempat wudhu masjid.

Namun janji tersebut diingkari. Padahal ia sudah menyampaikan kepada pengurus masjid, jika pembangunan tempat wudhu masjid akan menjadi urusannya.

Kabar tersebut kemudian sampai ke telinga Chaidir Syam dan Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari.

Keduanya mengaku prihatin dengan sikap Nuryadi kepada masyaratnya.

Nuryadi pun dipanggil ke rumah jabatan Bupati oleh Chaidir Syam untuk mengklarifikasi keluhan warga Moncongloe.

Keterangan Nuryadi pun berbeda dengan warga.

Ia mengaku tidak mematok harga tandatangan kepada warga.

"Saya sudah panggil," kata Chaidir Syam dua tahun lalu.

Setelah itu, Nuryadi pun dimutasi jadi Kepala DLH, lalu Kepala Dinas Sosial.

Saat menjabat di Dinsos, warga kembali mengeluhkan soal pembagian bantuan kurang mampu.

Penerima manfaat mengeluhkan proses pembagian bantuan sosial di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros pada Kamis, (24/11/2022).

Sejumlah warga memadati kantor Kecamatan Maros Baru, sejak pagi hingga sore demi menerima bantuan sosial.

Lantaran tak dilayani dengan maksimal, warga tersebut memilih menunggu hingga gilirannya.

Tak hanya area kantor Camat, area Puskesmas Maros Baru juga dipadati warga yang menunggu antrean.

"Sejak pagi kami datang. Tapi tidak ada penyaluran bantuan. Makanya warga terus menumpuk di dalam kantor camat, luar kantor bahkan sampai area Puskesmas," kata seorang warga, Ridwan.

Ridwan mengaku kecewa dengan pelayanan Dinas Sosial Maros yang tidak maksimal.

Warga berbondong-bondong datang ke kantor Kecamatan, namun tak dilayani.

Karena kursi yang tersedia tidak cukup menampung, warga terpaksa duduk di lantai.

"Kami sudah dari tadi di sini menunggu antrean. Tapi tidak ada kejelasan, kapan kita bisa kita bantuan tersebut," kata Ridwan.

 Warga menunggu tanpa adanya pendamping atau petugas yang dapat ditemui untuk berkordinasi.

"Kita hanya datang ke sini. Tidak ada pendamping untuk ditempati koordinasi. Mana orang Dinsos. Tidak beres ini pimpinannya," kata dia.

Ridwan prihatin melihat kondisi lanjut usia atau lansia yang ikut mengantre bantuan.

Mereka kelaparan dan kehausan gara-gara menunggu terlalu lama.

Warga mendesak Bupati Maros Cahidir Syam untuk evaluasi kinerja Dinas Sosial yang tidak beres.

"Bukan memberikan solusi, tapi Dinsos saya lihat justru menambah masalah. Kenapa tidak ada pendamping datang," kata dia.

Menurutnya, warga tidak butuh pimpinan yang pencitraan. Tapi butuh kerja nyata dan tidak menyusahkan. (Tribun-timur.com/Ansar Lempe)