OMS Sulsel Soroti Proses Seleksi Anggota Bawaslu dan KPU Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Proses seleksi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel dikritik.

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel menyoroti proses seleksi.

OMS Sulsel meyebut proses seleksi jauh dari azas Pemilu Langsung Umum Bebas dan Rahasia, serta Jujur dan Adil.

Dalam rilisnya, OMS Sulsel mengaku sudah bertemu tim Seleksi Bawaslu Sulsel pada tanggal 10 Februari 2023 lalu.

"Pokoknya meminta  Timsel untuk memperhatikan Tindakan Khusus Sementara (affirmative action) terkait kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu," tegas OMS dalam rilisnya

Hal ini telah diatur Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (7) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Namun dalam faktanya pada tahap seleksi administrasi jumlah perempuan 25,62 % atau 31 dari 121 pendaftar, pada tahap Tes Tertulis dan Tes Psikologi jumlah perempuan yang lolos sebanyak 17,86 % atau 5 dari 28 pendaftar yang lolos, dan pada tahap Tes Kesehatan dan Wawancara hanya 7,14 % atau 1 dari 14 peserta yang lolos," kutip OMS Sulsel.

Kondisi serupa terjadi dalam proses seleksi anggota KPU Sulsel.

Data yang dihimpun OMS Sulsel, tahap seleksi administrasi jumlah perempuan 18,57 % atau 13 dari 70 pendaftar.

Pada tahap Tes Tertulis dan Tes Psikologi jumlah perempuan yang lolos sebanyak 25 % atau 7 dari 28 pendaftar yang lolos.

Pada tahap Tes Kesehatan dan Wawancara hanya 28,57 % atau 4 dari 14 peserta yang lolos.

"Meskipun dalam setiap tahapan seleksi representasi perempuan yang lolos cenderung naik dalam setiap tahapan proses, tetapi belum mencapai kuota 30 % ," lanjut keterangannya.

Tim Seleksi Anggota Bawaslu Sulsel pun dinilai tidak tertib dalam melakukan tugasnya tidak tertib.

"Berdasarkan fakta bahwa pada tahapan Tes Tertulis dan Tes Psikologi terdapat 3 orang peserta tes terlambat datang dan diberi kesempatan untuk ikut pada sesi kedua, padahal berdasarkan aturan yang dibuat timsel yang menyebutkan bahwa peserta yang terlambat dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana disebutkan dalam aturan No. 1 huruf c Pengumuman Timsel No. 014/Peng/Timsel.sulsel/02/2023," keterangan OMS Sulsel.

OMS Sulsel mengaku mendapat temuan komunikasi intensif antara Timsel dan calon anggota KPU Sulsel

'Oknum timsel melakukan komunikasi intensif dengan Calon-Calon Anggota KPU Sulsel termasuk dari petahana yang ikut dalam proses seleksi baik petahana KPU Provinsi Sulsel maupun petahana KPU Kabupaten/Kota di Sulsel yang ikut proses seleksi, 

"Apa yang dilakukan oleh oknum Timsel tentu saja telah menyalahi standar etika sebagai tim seleksi yang seharusnya bersikap mandiri, non partisan dan imparsial. Dan bahwa tidak selayaknya tim seleksi bersikap sebagai tim sukses untuk calon tertentu yang tentu saja telah mencederai logika ilmiah. Tim seleksi telah bertindak tidak adil terhadap peserta seleksi calon Anggota KPU Sulsel lainnya," lanjutnya.

OMS Sulsel Kawal Pemilu menyatakan sikap sebagai berikut :

A. Atas kinerja timsel yang tidak professional, tidak adil, tidak mandiri, dan sarat dengan kolusi baik timsel Bawaslu Sulsel maupun timsel KPU Sulsel, maka OMS Sulsel menyatakan keprihatinan dan  kekecewaan atas proses yang dilakukan oleh Timsel tersebut.

B. OMS Sulsel akan terus melakukan pengawalan dan menempuh upaya-upaya sesuai dengan mekanisme dalam memastikan penyelenggara yang berintegritas, bukan penyelenggara yang memiliki rekam jejak dengan integritas yang buruk dalam rangka menjaga maruah kelembagaan KPU Sulsel dan Bawaslu Sulsel.

C. Mengajak publik untuk mengawasi proses seleksi pencalonan anggota KPU dan Bawaslu di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan seleksi pencalonan  KPU dan Bawaslu di tingkat Kabupateb/Kota. Baik profesionalitas timsel dalam menerjemahkan tindakan khusus sementara (affirmative action) kuota 30 % keterwakilan perempuan maupun integritas calon sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.(*)